Pembentukan Kementerian Koordinator Hilirisasi dan Energi dinilai dapat menjadi momentum untuk mempercepat agenda transisi energi dan pengembangan industri hijau di Indonesia.
Direktur INDEF Green Transition Initiative (GTI) Imaduddin Abdullah mengatakan keberadaan kementerian koordinator baru dapat memperkuat koordinasi lintas kementerian dalam menjalankan proyek hilirisasi dan transisi energi.
“Terbentuknya kementerian koordinator ini menjadi salah satu peluang untuk Indonesia semakin maju di bidang transisi energi dan hilirisasi,” ujar Imaduddin dalam diskusi publik INDEF GTI di Jakarta, Sabtu (3/10/2026).
Menurut Imaduddin, proyek hilirisasi dan transisi energi melibatkan berbagai aspek, mulai dari regulasi, persoalan teknis, investasi, penyediaan energi, hingga pembangunan infrastruktur. Karena itu, koordinasi antarlembaga diperlukan agar kebijakan dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan dapat berjalan selaras.
Salah satu agenda yang dinilai perlu dipercepat ialah pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dengan kapasitas 100 gigawatt peak (GWp). Menurut Imaduddin, pencapaian target tersebut membutuhkan penyelarasan kebijakan industri, perencanaan energi, tata ruang, pembangunan infrastruktur, serta strategi investasi dan pembiayaan.
Berdasarkan kajian INDEF GTI bersama Systemiq Indonesia, delapan kawasan prioritas memiliki potensi menyerap listrik bersih sekitar 24–31 terawatt-hour (TWh) per tahun. Potensi tersebut dinilai dapat menjadi salah satu bagian dari strategi menghubungkan pengembangan energi terbarukan dengan kebutuhan industri.
Dengan pembentukan kementerian koordinator baru, Imaduddin berharap koordinasi lintas kementerian dapat lebih terarah sehingga berbagai hambatan regulasi, teknis, investasi, dan infrastruktur dalam proyek hilirisasi serta transisi energi dapat segera ditangani.
Fito Wahyu Mahendra – Redaksi
