Perdana Menteri Spanyol Pedro Sánchez mengumumkan pemilu dini pada 29 November 2026, setelah pemerintahannya gagal mendapatkan dukungan parlemen untuk dua rancangan undang-undang terkait krisis perumahan. Keputusan tersebut diambil di tengah gelombang protes nasional yang dipicu penggusuran seorang perempuan berusia 87 tahun di Madrid.
“Setelah memberi tahu kepala negara, saya memutuskan untuk mengadakan rapat luar biasa Dewan Menteri pagi ini untuk membubarkan parlemen dan menggelar pemilu,” kata Sánchez dalam pidato yang disiarkan televisi dari kediaman resminya di Madrid, Senin (5/10).
Krisis perumahan menjadi salah satu isu utama yang mendorong keputusan tersebut. Kasus Maria del Carmen Abascal, atau yang dikenal sebagai Maricarmen, menjadi simbol keresahan publik setelah perempuan berusia 87 tahun itu terusir dari rumah yang telah ditempatinya selama lebih dari 70 tahun.
Maricarmen sebelumnya membayar sewa sekitar €500 per bulan, tetapi jumlah tersebut kemudian meningkat menjadi €2.650. Penggusuran itu memicu kemarahan publik dan mendorong ribuan orang turun ke jalan untuk memprotes tingginya biaya perumahan.
Selama lebih dari sepekan, ratusan demonstran juga mendirikan tenda di kawasan Puerta del Sol, Madrid. Serangkaian aksi serupa berlangsung di berbagai wilayah Spanyol, dengan Serikat Penyewa Madrid mengklaim sekitar 950.000 orang mengikuti demonstrasi nasional pada akhir pekan.
Sánchez diperkirakan akan menjadikan isu perumahan sebagai salah satu fokus utama kampanyenya. Namun, Partai Rakyat (PP) yang berhaluan konservatif saat ini memimpin sejumlah jajak pendapat, setelah sebelumnya menolak rancangan reformasi perumahan yang diajukan pemerintah.
“Kita perlu memperbarui dukungan masyarakat,” kata Sánchez. Ia menyerukan dukungan yang lebih besar bagi kelompok progresif agar pemerintah dapat mengatasi kepentingan kelompok tertentu dan melanjutkan agenda sosialnya.
Partai Sosialis Pekerja Spanyol (PSOE) yang dipimpin Sánchez juga menghadapi sejumlah tekanan politik. Partai tersebut mengalami kemunduran dalam beberapa pemilu regional tahun ini, sementara sejumlah skandal korupsi yang melibatkan orang-orang dekat Sánchez turut memengaruhi citra pemerintah.
Sánchez telah menjabat sebagai perdana menteri selama lebih dari delapan tahun dan selama ini mengandalkan koalisi dengan partai-partai kiri serta sejumlah partai regional dan separatis. Namun, pemerintahannya kerap kesulitan mendapatkan dukungan parlemen dan belum berhasil mengesahkan anggaran negara selama tiga tahun terakhir.
Jajak pendapat menunjukkan koalisi yang dipimpin PP dengan dukungan partai sayap kanan Vox berpotensi menjadi hasil pemilu yang paling mungkin. Jika Vox bergabung dalam pemerintahan, hal tersebut akan menjadi kali pertama partai sayap kanan tersebut masuk pemerintahan Spanyol sejak negara itu kembali menjadi demokrasi setelah kematian diktator Francisco Franco pada 1975.
Sánchez juga tetap menghadapi tekanan terkait sejumlah isu lain, termasuk migrasi dan kebijakan luar negeri. Ia dikenal sebagai salah satu pemimpin kiri-tengah Eropa yang mengambil sikap tegas mengenai isu Palestina dan mengkritik sejumlah kebijakan pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Ia juga menolak memberikan akses kepada pesawat pengebom Amerika Serikat untuk menggunakan pangkalan militer di wilayah Spanyol. Sikap tersebut memicu kritik dari Washington, termasuk ancaman Trump untuk memutus hubungan perdagangan dengan Madrid.
Akbari Danico – Redaksi
