Presiden Prabowo Subianto mengatakan hasil penertiban kawasan hutan dan pertambangan ilegal harus dikembalikan untuk kepentingan masyarakat. Ia menyebut dana yang berhasil diselamatkan dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan aparatur negara hingga memperbaiki fasilitas publik.
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat menyaksikan penyerahan uang senilai Rp13,24 triliun dan penguasaan kembali kawasan hutan seluas 259.230,73 hektare dari Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) kepada negara di Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (6/10/2026).
Menurut Prabowo, hasil penyelamatan kekayaan negara dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan, termasuk menaikkan gaji guru dan aparatur negara, membantu masyarakat yang membutuhkan, memperbaiki sekolah dan puskesmas, membangun irigasi, serta memperkuat pencegahan kebakaran hutan.
“Kita akan punya dana untuk menaikkan gaji guru, gaji semua pegawai negeri, gaji hakim, gaji jaksa, gaji polisi. Kita akan punya uang untuk membantu orang-orang yang lapar. Kita punya uang untuk bangun rumah, kita punya uang untuk memperbaiki irigasi-irigasi, kita punya uang untuk menghadapi kebakaran-kebakaran hutan,” ujarnya.
Presiden juga menegaskan bahwa kawasan hutan dan tambang yang berhasil diselamatkan merupakan aset penting bagi generasi mendatang. Ia menyebut kekayaan tersebut sebagai tabungan bangsa.
“Terima kasih Satgas PKH untuk kesekian kali saya sampaikan. Teruskan pekerjaan saudara, teruskan apa yang saudara kerjakan. Ingat, apa yang kau lakukan menyelamatkan anak dan cucu kita. Jutaan hektar yang kau selamatkan, tambang-tambang ilegal yang kau tutup dan kau kuasai untuk negara, itu adalah tabungan bangsa. Saudara menambah tabungan bangsa untuk masa depan anak-anak kita dan cucu-cucu kita,” kata Prabowo.
Prabowo kemudian menekankan pentingnya pencegahan dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan. Menurutnya, upaya tersebut membutuhkan dukungan anggaran yang kuat. “Jangan tunggu hutan terbakar, kita kerja sekarang untuk mencegah. Itu butuh uang semua,” jelasnya.
Ia mengingatkan bahwa upaya menyelamatkan kekayaan negara masih membutuhkan kerja panjang. Kendati demikian, Prabowo menilai hasil yang dicapai Satgas PKH menunjukkan kemajuan nyata. Prabowo mengungkapkan, dalam delapan kali penyerahan selama sekitar dua tahun, nilai uang yang telah diselamatkan dan dikembalikan kepada negara mencapai kurang lebih Rp52 triliun.
6,2 Juta Hektare Kawasan Hutan Diselamatkan
Selain penyelamatan keuangan negara, Prabowo menyoroti keberhasilan Satgas PKH menguasai kembali lebih dari 6,2 juta hektare kawasan hutan. Data penertiban menunjukkan, kawasan dari sektor perkebunan yang dikuasai kembali mencapai sekitar 6,2 juta hektare, belum termasuk kawasan dari sektor pertambangan. Prabowo memperkirakan nilai kawasan seluas itu sangat besar, bahkan mendekati Rp400 triliun.
“Kalau tidak kalian selamatkan, ini hangus, ini kekayaannya hilang. 6,2 juta ini hampir Rp400 triliun. Rp400 triliun kita hilangkan kemiskinan,” lanjutnya.
Prabowo kemudian menggambarkan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat apabila kekayaan negara sebesar itu dikelola untuk kepentingan publik, mulai dari membangun rumah rakyat hingga memperbaiki ratusan ribu sekolah.
Menurutnya, dengan nilai kekayaan sekitar Rp400 triliun, pemerintah memiliki ruang yang jauh lebih besar untuk memperbaiki fasilitas pendidikan di seluruh Indonesia. “Berarti dengan Rp400 triliun, berapa? Saya kira seluruh sekolah Indonesia bisa kita perbaiki. Kita punya sekolah, 360 ribu sekolah. Rp400 triliun, kita bisa perbaiki semua sekolah Indonesia,” katanya.
Tidak hanya sekolah, Prabowo mengatakan kemampuan fiskal negara juga dapat diarahkan untuk memperbaiki fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat. “Kita bisa perbaiki semua puskesmas yang tidak pernah diperbaiki selama 20 tahun,” ujarnya.
Prabowo juga menyinggung penguasaan kembali kawasan pertambangan ilegal. Menurut data penertiban, kawasan pertambangan yang telah dikuasai kembali mencapai lebih dari 14 ribu hektare.
Ia juga mengungkap penertiban tambang timah ilegal di Bangka. Menurutnya, langkah tersebut telah membantu mengurangi penyelundupan sekaligus memperbaiki kinerja PT Timah. “Di Pulau Bangka penyelundupan timah sudah kita mitigasi, kita kurangi. Masih ada yang lolos, tapi kita sudah tertibkan dengan keras,” ujarnya.
Fito Wahyu Mahendra – Redaksi
