Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mendorong pengembangan Pulau Kalimantan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru Indonesia. Strategi tersebut mencakup penguatan konektivitas, investasi industri, dan kerja sama regional dengan Malaysia serta Brunei Darussalam.
Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy mengatakan, pengembangan Kalimantan membutuhkan kolaborasi antara Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Kerja sama tersebut diharapkan mendorong transformasi ekonomi sekaligus memperluas pemerataan pembangunan hingga kawasan Indonesia Timur.
Menurut Rachmat, keberadaan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan dapat menjadi salah satu penopang ekosistem ekonomi baru. Langkah ini juga diharapkan menggeser pusat pertumbuhan ekonomi Indonesia agar tidak hanya bertumpu di Pulau Jawa dan Sumatra.
Dalam forum 2nd Borneo Economic Forum di Kuching, Malaysia, Rabu (7/10), Rachmat menyebut kerja sama ketiga negara sebagai peluang strategis untuk membangun masa depan kawasan Borneo.
Transformasi ekonomi Kalimantan direncanakan melalui enam klaster strategis, yakni teknologi bersih, industri farmasi terintegrasi, pertanian berkelanjutan, ekowisata dan wisata kesehatan, industri kimia, serta energi rendah karbon.
Selain pengembangan industri, pemerintah menilai investasi pada sumber daya manusia, pendidikan, kesehatan, keterampilan, dan infrastruktur penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Penguatan konektivitas juga menjadi perhatian, termasuk koridor Nusantara-Balikpapan-Samarinda, jaringan Trans-Kalimantan, serta akses pelabuhan dan bandar udara. Infrastruktur tersebut diharapkan menghubungkan kawasan produksi dengan pasar regional dan memperkuat rantai pasok.
Bappenas juga mendorong kerja sama dalam konektivitas energi lintas batas, infrastruktur digital, pengembangan kapasitas, dan kecerdasan artifisial. Pemerintah akan menindaklanjuti usulan dari forum Borneo Economic Community untuk membuka peluang usaha dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Rachmat menegaskan, pembangunan kawasan perlu tetap memperhatikan aspek sosial, budaya, hak masyarakat lokal, serta perlindungan lingkungan agar pertumbuhan ekonomi berlangsung secara inklusif dan berkelanjutan.
Reinasya Mutiara Sringindari – Redaksi
