Pemerintah berencana menyediakan telepon genggam (HP) yang dilengkapi rekening digital untuk mendukung penyaluran bantuan sosial (bansos). Rencana tersebut disampaikan Hashim Djojohadikusumo dalam Prasasti Indonesia Policy Forum 2026 di Jakarta, Selasa (13/10/2026).
Hashim, yang merupakan anggota Dewan Penasihat (Board of Advisors) Prasasti Center for Policy Studies, mengatakan fasilitas tersebut dirancang untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan sekaligus mengubah mekanisme penyaluran bantuan pemerintah menjadi sistem digital.
“Setiap warga negara akan diberikan telepon genggam dengan rekening digital. Seluruh dana akan berada di sana dan dikirimkan ke rekening masing-masing,” kata Hashim dalam forum tersebut, sebagaimana dikutip detikFinance.
Melalui skema yang direncanakan itu, rekening digital pada perangkat penerima akan menjadi sarana penyaluran dana bantuan pemerintah secara langsung. Pemerintah berharap mekanisme tersebut dapat memperluas jangkauan layanan keuangan, terutama bagi masyarakat yang belum memiliki rekening bank.
Hashim menjelaskan, rencana digitalisasi tersebut juga berkaitan dengan upaya pemerintah memperluas inklusi keuangan dan menjangkau aktivitas ekonomi informal yang selama ini belum sepenuhnya tercatat dalam sistem keuangan formal.
Dalam pemaparannya, Hashim menyebut penyaluran bantuan tunai ke depan direncanakan tidak lagi menggunakan uang tunai fisik, melainkan melalui transfer langsung ke rekening digital penerima.
Rencana itu menempatkan Kementerian Keuangan sebagai pihak yang menyalurkan dana melalui rekening digital yang terhubung dengan ponsel masyarakat.
Namun, perubahan tersebut masih perlu diikuti penjelasan lebih lanjut mengenai tahapan pelaksanaan, jenis bantuan yang akan menggunakan skema digital, serta mekanisme transisi dari sistem penyaluran yang sudah berjalan.
Selain mendukung penyaluran bansos, rencana penyediaan HP dan rekening digital juga diarahkan untuk menjangkau masyarakat yang belum memiliki akses terhadap layanan perbankan.
Dalam pemberitaan Katadata mengenai pernyataan Hashim, pemerintah disebut telah menugaskan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) dan PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BSI) untuk membantu pembukaan rekening bagi masyarakat yang belum terhubung dengan sistem perbankan.
Hashim juga mengutip perkiraan bahwa sekitar 30 persen penduduk Indonesia belum memiliki rekening bank. Angka tersebut disampaikan dalam konteks perlunya memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal.
Meski demikian, angka tersebut perlu dibaca sesuai sumber dan definisi yang digunakan. Kepemilikan rekening bank tidak selalu sama dengan akses aktif terhadap layanan keuangan digital.
Meski rencana pembagian HP dan penyediaan rekening digital telah disampaikan, sejumlah aspek teknis belum dijelaskan secara terperinci kepada publik.
Di antaranya adalah kriteria masyarakat yang berhak menerima perangkat, jumlah HP yang akan disediakan, sumber pembiayaan program, jadwal distribusi, serta mekanisme bagi masyarakat yang tinggal di wilayah dengan keterbatasan jaringan internet.
Kejelasan mengenai aspek tersebut diperlukan agar rencana digitalisasi tidak hanya memperluas akses secara administratif, tetapi juga dapat digunakan oleh masyarakat yang menjadi sasaran program.
Pemerintah juga perlu menjelaskan mekanisme perlindungan data pribadi, keamanan rekening, dan alternatif layanan bagi penerima yang mengalami kendala dalam menggunakan perangkat digital.
Dengan demikian, rencana penyediaan HP yang terhubung dengan rekening digital tidak hanya berkaitan dengan perubahan cara penyaluran bansos, tetapi juga menyangkut kesiapan infrastruktur, akses keuangan, dan perlindungan masyarakat.
Hingga informasi yang disampaikan dalam forum tersebut diberitakan, rincian pelaksanaan program, termasuk jadwal pembagian perangkat dan kriteria penerima, masih memerlukan penjelasan lebih lanjut dari pemerintah.
Fito Wahyu Mahendra – Redaksi
