Anggota Komisi VIII DPR RI Atalia Praratya mendorong audit investigatif terhadap tata kelola pengadaan barang dan jasa darurat di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyusul operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Atalia menilai evaluasi menyeluruh diperlukan untuk memperkuat pengawasan internal dan memastikan pengadaan barang dan jasa dalam penanganan bencana berjalan transparan serta akuntabel.
“Pengawasan internal dan transparansi penunjukan vendor harus diperketat, agar celah diskresi di saat darurat tidak lagi disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab,” ujar Atalia, Rabu (14/10/2026).
Menurut Atalia, mekanisme pengadaan dalam situasi darurat perlu mendapat perhatian karena berkaitan dengan penyaluran bantuan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat terdampak bencana. Karena itu, evaluasi tidak cukup hanya berfokus pada proses hukum, tetapi juga perlu mencakup pembenahan sistem pengawasan.
Ia menegaskan Komisi VIII DPR RI menghormati proses investigasi dan penegakan hukum yang sedang dilakukan KPK. Atalia juga meminta seluruh pihak menunggu penjelasan resmi lembaga antirasuah tersebut mengenai perkara yang sedang ditangani.
Atalia turut menyoroti penggunaan Dana Siap Pakai (DSP) yang dialokasikan untuk mendukung penanganan bencana. Menurutnya, anggaran tersebut memiliki peran penting dalam membantu masyarakat terdampak, termasuk untuk pemenuhan kebutuhan dasar dan pelayanan medis.
“Setiap rupiah dalam Dana Siap Pakai (DSP) diperjuangkan di DPR, 100 persen untuk menyelamatkan nyawa, menyediakan kebutuhan warga, hingga bantuan medis bagi warga terdampak bencana,” kata Atalia.
Ia mendorong evaluasi tata kelola pengadaan dilakukan secara menyeluruh agar potensi penyimpangan dapat diidentifikasi dan sistem pengawasan diperkuat. Transparansi dalam pemilihan penyedia barang dan jasa juga menjadi perhatian, terutama ketika pengadaan dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan mendesak.
Audit investigatif diharapkan dapat membantu menelusuri proses pengadaan yang menjadi objek pemeriksaan, sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku. Namun, dugaan pelanggaran dalam perkara tersebut tetap harus dibuktikan melalui proses hukum.
Selain mendorong audit, Atalia meminta pimpinan BNPB memastikan pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu akibat proses hukum yang berlangsung.
“Kami mendorong pimpinan BNPB memastikan seluruh operasi tanggap darurat, penanganan karhutla, distribusi logistik, dan pelayanan kesehatan warga di lapangan tetap berjalan optimal dan tidak boleh terganggu sedikit pun akibat kasus hukum ini,” ujarnya.
Menurut Atalia, keberlangsungan operasi tanggap darurat perlu menjadi perhatian agar masyarakat yang membutuhkan bantuan tetap memperoleh layanan secara optimal.
Sebelumnya, KPK melakukan OTT di lingkungan BNPB pada Selasa (13/10/2026). Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan perkara tersebut diduga berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB, termasuk yang menggunakan Dana Siap Pakai untuk kebencanaan.
KPK menyebut 14 orang diamankan dalam operasi tersebut, termasuk Sekretaris Utama BNPB Rustian dan sejumlah pihak swasta. KPK menyatakan detail perkara dan status hukum pihak-pihak yang diamankan akan disampaikan melalui keterangan resmi.
DPR mendorong proses hukum berjalan sesuai ketentuan, disertai evaluasi sistem pengadaan dan pengawasan anggaran agar pengelolaan dana kebencanaan tetap berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Fito Wahyu Mahendra – Redaksi
