China dan Korea Utara dijadwalkan membuka Jembatan Baru Sungai Yalu pada Kamis (15/10/2026), setelah proyek infrastruktur tersebut tertunda selama sekitar 12 tahun. Jembatan sepanjang 3.026 meter ini menghubungkan Kota Dandong di China dengan Sinuiju di Korea Utara dan diharapkan memperlancar arus kendaraan serta perdagangan lintas perbatasan.
Media pemerintah China, CCTV, melaporkan jembatan Sungai Yalu tersebut siap dibuka setelah mengalami penundaan selama sekitar 12 tahun sejak konstruksinya selesai pada 2014.
Jembatan ini menghubungkan Kota Dandong di China dengan Sinuiju di Korea Utara. Dengan struktur empat lajur, jalur baru tersebut diperkirakan mampu menampung ratusan kendaraan setiap hari.
Peneliti Korea Utara, Ahn Chan Il, mengatakan aktivitas pertukaran melalui jembatan Sungai Yalu sebelumnya masih relatif terbatas. Pembukaan jalur baru dinilai berpotensi meningkatkan mobilitas kendaraan dan distribusi barang lintas perbatasan.
Jembatan tersebut juga diharapkan menjadi jalur bagi pengiriman barang dan sumber daya dari China yang dapat mendukung perekonomian Korea Utara.
China merupakan mitra dagang terbesar Korea Utara sekaligus sumber penting dukungan ekonomi, diplomatik, dan politik bagi negara tersebut.
Pembangunan jembatan dimulai pada 2011 dan rampung pada 2014. Namun, pengoperasiannya tertunda karena sejumlah kendala, termasuk belum tersedianya jalan penghubung dan fasilitas bea cukai di wilayah Korea Utara.
Jembatan baru ini dibangun untuk menggantikan keterbatasan kapasitas Jembatan Persahabatan Sino-Korea yang telah digunakan selama puluhan tahun dan sebelumnya kerap dilintasi kereta.
Kementerian Unifikasi Korea Selatan menyatakan terus memantau perkembangan terkait pembukaan jembatan tersebut.
Pembukaan jalur China-Korea Utara ini berlangsung sekitar sebulan setelah Korea Utara membuka jembatan pertamanya yang menghubungkan negara itu dengan Rusia. Meski demikian, perdagangan Korea Utara dengan Rusia lebih banyak berkaitan dengan pasokan militer, sedangkan hubungan dagangnya dengan China mencakup kebutuhan untuk mendukung perekonomian sipil.
Reinasya Mutiara Sringindari – Redaksi
