Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Deddy Sitorus, meminta pemerintah mengevaluasi program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. Ia menilai program tersebut berisiko tidak berjalan sesuai tujuan apabila pembangunan dilakukan tanpa mempertimbangkan kebutuhan dan potensi ekonomi setiap desa.
Deddy bahkan memperkirakan lebih dari 90 persen program Kopdes Merah Putih berpotensi gagal. Menurutnya, pelaksanaan yang tidak matang dapat menimbulkan beban bagi negara dalam jangka panjang serta berisiko memunculkan persoalan hukum.
Dalam keterangannya kepada wartawan, Sabtu (17/10/2026), Deddy menyoroti konsep pembangunan Kopdes yang dinilainya terlalu terpusat. Ia menilai pembentukan koperasi seharusnya berangkat dari inisiatif masyarakat desa, bukan menggunakan pola seragam yang diterapkan di berbagai daerah.
Menurut Deddy, model bisnis Kopdes juga perlu disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat. Tanpa perencanaan tersebut, pembangunan gerai berisiko tidak menghasilkan kegiatan usaha yang berkelanjutan.
Ia turut mempersoalkan penggunaan Dana Desa sebagai salah satu sumber pendanaan program. Menurutnya, anggaran tersebut seharusnya tetap mendukung kebutuhan pembangunan infrastruktur dan kepentingan masyarakat desa.
Selain persoalan pendanaan, Deddy menyoroti penyediaan lahan yang dinilainya belum tentu mempertimbangkan kelayakan lokasi maupun kesesuaian bangunan dengan kebutuhan usaha.
Ia membandingkan pembangunan Kopdes dengan gerai minimarket swasta, seperti Alfamart dan Indomaret, yang menurutnya dapat beroperasi dengan modal lebih efisien serta membuka lapangan pekerjaan.
Atas berbagai persoalan tersebut, Deddy meminta pemerintah meninjau kembali rencana pembangunan puluhan ribu gerai Kopdes secara cepat. Ia menilai evaluasi diperlukan agar pelaksanaan program tidak menimbulkan kerugian lebih besar bagi negara maupun masyarakat.
Deddy juga mengingatkan bahwa tanpa perencanaan bisnis yang jelas dan pengelolaan yang tepat, program yang ditujukan untuk mendorong ekonomi desa justru berpotensi menjadi beban keuangan dalam jangka panjang.
Reinasya Mutiara Sringindari – Redaksi
