Bank Indonesia (BI) mencatat aliran modal asing sebesar US$8 miliar hingga US$9 miliar atau setara Rp144,35 triliun hingga Rp162,39 triliun melalui kebijakan insentif biaya lindung nilai atau hedging. Kebijakan ini diterapkan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Gubernur BI Destry Damayanti mengatakan insentif tersebut telah diberikan sejak akhir Juni 2026. Dana asing masuk melalui transaksi foreign exchange swap (FX swap) dan domestic non-deliverable forward (DNDF).
Menurut Destry, kebijakan itu menjadi salah satu instrumen yang digunakan bank sentral untuk menghadapi tekanan terhadap rupiah. Hal tersebut disampaikannya dalam keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (19/10/2026).
Selain memberikan insentif biaya lindung nilai, BI terus melakukan intervensi di pasar valuta asing melalui transaksi spot, DNDF, dan non-deliverable forward (NDF). Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga kestabilan nilai tukar di tengah volatilitas pasar keuangan internasional.
Destry menjelaskan tekanan terhadap rupiah masih dipengaruhi sejumlah faktor eksternal, termasuk inflasi di berbagai negara yang belum mencapai target serta ketidakpastian arah kebijakan suku bunga bank sentral Amerika Serikat, The Federal Reserve.
Di sisi domestik, BI mencatat inflasi inti pada September 2026 sebesar 2,8 persen, sementara inflasi pangan bergejolak mencapai 5 persen. Untuk mengendalikan kenaikan harga pangan, BI akan berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian agar inflasi kembali berada dalam sasaran sebesar 2,5 persen dengan toleransi plus-minus 1 persen.
Destry juga menyebut rupiah relatif stabil selama dua hari terakhir, meskipun pasar global masih mengalami gejolak. BI pun menegaskan akan terus memantau perkembangan pasar dan mengoptimalkan instrumen kebijakan yang tersedia untuk menjaga stabilitas nilai tukar serta inflasi.
Reinasya Mutiara Sringindari – Redaksi
