Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencatat realisasi belanja daerah sebesar Rp 40,40 triliun hingga 30 September 2026. Angka tersebut setara 54,39 persen dari total anggaran belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp 74,29 triliun.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, pengelolaan APBD tidak hanya berfokus pada penyerapan anggaran, tetapi juga harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam peningkatan kualitas pelayanan publik.
Hal tersebut disampaikan Pramono dalam konferensi pers Jakarta Budget Talks terkait realisasi APBD Triwulan III 2026 di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (21/10).
Selain belanja daerah, pendapatan DKI Jakarta tercatat mencapai Rp 44,98 triliun atau 62,95 persen dari target Rp 71,45 triliun. Sementara itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai Rp 39,33 triliun atau 68,20 persen dari target, dengan penerimaan pajak daerah sebesar Rp 34,58 triliun.
Pramono meminta seluruh perangkat daerah mempercepat penyelesaian program yang telah direncanakan agar pelaksanaan anggaran tidak menumpuk pada akhir tahun. Ia juga menekankan pentingnya menjaga kualitas pekerjaan dan akuntabilitas penggunaan anggaran.
Dalam sektor pelayanan dasar, realisasi belanja untuk peningkatan kualitas dan akses pendidikan mencapai Rp 4,99 triliun dari anggaran Rp 9,27 triliun. Adapun program peningkatan kualitas kesehatan masyarakat menyerap Rp 4,28 triliun dari anggaran Rp 7,93 triliun.
Di sektor transportasi, realisasi anggaran untuk peningkatan kualitas dan cakupan transportasi publik terintegrasi mencapai Rp 2,16 triliun. Jumlah penumpang Transjakarta, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta tercatat sebanyak 368,4 juta hingga September 2026, meningkat 10,8 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Pemprov DKI Jakarta juga berencana memperluas cakupan penerima manfaat transportasi publik gratis dari 15 menjadi 21 golongan mulai 1 Januari 2027.
Dari sisi perekonomian, Jakarta mencatat pertumbuhan sebesar 5,52 persen secara tahunan pada Triwulan II 2026. Sementara itu, inflasi pada September 2026 berada di angka 2,71 persen, lebih rendah dibandingkan inflasi nasional sebesar 3,28 persen.
Pemprov DKI Jakarta menyatakan akan terus mendorong percepatan program pembangunan dengan mengutamakan transparansi anggaran dan peningkatan kualitas layanan bagi masyarakat.
Reinasya Mutiara Sringindari – Redaksi
