Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Syahganda Nainggolan menyebut pemerintah berpihak kepada buruh. Ia menyoroti kenaikan rata-rata upah minimum nasional sebesar 6,5 persen untuk 2025 serta kebijakan pembatasan potongan aplikasi ojek online (ojol) menjadi maksimal 8 persen.
Pernyataan tersebut disampaikan Syahganda saat menerima audiensi perwakilan organisasi buruh di Kantor Bakom RI, Jakarta, Rabu (21/10/2026).
“Presiden kita itu sudah pastilah cinta buruh. Bagaimana membuktikannya? Upah, rata-rata 6,5 persen naiknya. Di era lalu rata-rata 1 persen,” ujar Syahganda saat menerima audiensi perwakilan buruh di Kantor Bakom, di Jakarta, Rabu (21/10).
Kenaikan rata-rata upah minimum nasional sebesar 6,5 persen sebelumnya diumumkan Presiden Prabowo Subianto pada 29 November 2024 untuk tahun 2025. Kebijakan tersebut ditujukan untuk meningkatkan daya beli pekerja dengan tetap mempertimbangkan daya saing usaha.
Syahganda mengakui, persoalan pengupahan masih menghadapi tantangan di daerah. Ia juga menyinggung pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi ketika perusahaan menghadapi kenaikan upah.
“Itu kan memang ada persoalan-persoalan yang memang kita harus tetap kawal. Karena reformasi struktural itu nggak bisa cuma di atas. Itu harus kita kawal. Kalau kita bagian dari gerakan revolusi, makanya saya selalu bilang Bapak Prabowo adalah pemimpin besar revolusi,” jelasnya.
Selain itu, keberpihakan Presiden Prabowo terhadap buruh juga ditandai dengan potongan aplikasi bagi pengemudi ojol yang ditetapkan sebesar 8 persen. Artinya, para pengemudi mendapatkan penghasilan lebih besar atau 92 persen dari ongkos yang dibayar konsumen.
Sebelumnya, biaya layanan maksimal 20 persen dari tarif perjalanan. Sehingga, pengemudi odol hanya membawa pulang sekitar 80 persen dari total tarif.
Menurut Syahganda, hal ini baru terjadi di pemerintahan Prabowo. Ia menyebutkan potongan aplikasi di negara tetangga saja mencapai 40 persen.
“Bapak Presiden ingin membuat keadilan antara dia sebagai stakeholder, bisa dapat lebih sejahtera, makanya potongannya 8 persen. Itu kan artinya Bapak Presiden butuh buruh, dia pro kepada buruh, kepada ojol ini,” kata Syahganda.
Fito Wahyu Mahendra – Redaksi
