Presiden Prabowo Subianto menyoroti praktik penyelundupan dan aktivitas ilegal yang dinilainya menyebabkan kekayaan alam Indonesia tidak sepenuhnya memberikan manfaat bagi masyarakat. Ia meminta jajarannya memperkuat pengawasan agar sumber daya nasional dapat dikelola untuk kepentingan rakyat.
Persoalan itu disampaikan Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Rabu (21/10/2026). Ia menilai penyelamatan kekayaan alam menjadi bagian dari upaya menjaga kepentingan nasional di tengah situasi geopolitik dunia yang penuh tantangan.
Prabowo mengibaratkan kebocoran sumber daya alam sebagai kondisi yang dapat melemahkan kemampuan negara untuk bertahan. Ia menegaskan bahwa kepentingan rakyat harus menjadi prioritas dalam menentukan arah kebijakan pemerintah.
“Kita sekarang berada dalam kondisi harus survival. Kita harus bertahan, kita harus menyelamatkan kekayaan kita, Sumber alam kita itu adalah ibarat darah kita. Kalau darah kita bocor terus, tidak mungkin badan kita selamat,” ujar Prabowo.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian Presiden adalah penyelundupan. Praktik tersebut dinilai merugikan negara karena dapat menghambat penerimaan dan mengganggu perekonomian nasional.
Untuk menekan kebocoran, pemerintah menerapkan kebijakan ekspor satu pintu bagi sejumlah komoditas sumber daya alam strategis sejak 1 Juni 2026. Komoditas yang tercakup dalam kebijakan tersebut meliputi minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil (CPO), batu bara, dan paduan besi.
Kebijakan itu diarahkan untuk mencegah sejumlah praktik yang berpotensi mengurangi penerimaan negara dan devisa ekspor, termasuk pelaporan nilai ekspor di bawah nilai sebenarnya atau underinvoicing, manipulasi transaksi terkait transfer pricing, serta pemindahan laba ke luar negeri atau profit shifting.
Selain mengawasi ekspor, pemerintah melakukan penertiban aktivitas pertambangan dan perkebunan ilegal di kawasan hutan melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH).
Prabowo menegaskan bahwa upaya tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan mandat rakyat. Ia menilai pemerintah harus berani menghadapi tantangan untuk memastikan kekayaan nasional tidak terus berkurang akibat praktik yang merugikan negara.
Presiden juga mengingatkan bahwa pemerintah perlu menentukan sikap terhadap praktik-praktik yang selama ini dinilainya membuat kekayaan Indonesia mengalir ke luar negeri.
“Kita menerima mandat dari rakyat dalam situasi dan waktu yang memaksa kita untuk menghadapi tantangan-tantangan dan kesulitan-kesulitan dengan berani,” kata Prabowo.
Reinasya Mutiara Sringindari – Redaksi
