Pemerintah menyiapkan program Satu Orang Satu Rekening untuk meningkatkan inklusi keuangan nasional hingga mendekati 99 persen. Program ini menyasar 25 juta warga berusia 17 tahun ke atas dari kelompok desil 1 hingga 4 atau masyarakat berpenghasilan rendah.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan rencana tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di Jakarta, Kamis (22/10/2026).
“Kami siapkan program satu orang satu rekening dan dengan program ini inklusivitas keuangan kita mendekati 99 persen. Jadi naik dari 93 menjadi 99 persen,” ujar Airlangga.
Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026 yang dirilis Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan Badan Pusat Statistik (BPS), indeks inklusi keuangan Indonesia mencapai 93,61 persen. Sementara itu, indeks literasi keuangan tercatat sebesar 69,57 persen.
Untuk menjalankan program tersebut, pemerintah menyiapkan anggaran Rp1,28 triliun, termasuk setoran awal Rp50.000 untuk setiap rekening. Data calon penerima saat ini tengah disiapkan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI).
Airlangga menyebutkan bahwa program tersebut akan menyasar 25 juta warga berusia 17 tahun ke atas yang termasuk dalam kelompok desil 1 hingga 4 atau kelompok prasejahtera.
“Dan saat ini datanya sedang disiapkan oleh BRI dan Bank Syariah Indonesia,” jelas dia.
Selain melalui program Satu Orang Satu Rekening, pemerintah juga berupaya memperkuat inklusi keuangan melalui berbagai program lainnya.
Salah satunya adalah program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR), yang telah diikuti oleh 59,18 juta peserta dengan total dana tabungan mencapai Rp27 triliun. Program ini bertujuan meningkatkan inklusi dan literasi keuangan sejak dini agar pelajar dapat memahami serta mengelola keuangan dengan baik.
Pemerintah juga memperluas akses pembiayaan melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), kredit untuk sektor pertanian dan industri padat karya, serta program perumahan. Berbagai upaya tersebut dikembangkan melalui sejumlah kanal, termasuk Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).
Secara keseluruhan, pemerintah menargetkan penyaluran kredit sebesar Rp300 triliun pada tahun ini. Hingga 20 Oktober 2026, realisasi penyaluran kredit telah mencapai Rp257,84 triliun, dengan jumlah penerima sebanyak 4 juta debitur.
Pemerintah juga memperluas akses pembiayaan bagi perempuan prasejahtera melalui penurunan suku bunga kredit. Airlangga menyebutkan bahwa Prabowo telah mengarahkan agar suku bunga kredit bagi kelompok tersebut diturunkan menjadi 8 persen per tahun.
“Yang terbaru arahan Bapak Presiden kredit perempuan prasejahtera bunganya diturunkan dari 18 persen sampai 25 persen menjadi 8 (persen) flat per tahun. Jadi sudah dilaksanakan,” pungkasnya.
Fito Wahyu Mahendra – Redaksi
