BNPB Minta Penegakan Hukum terhadap Pelaku Karhutla Diperketat

Kristomei menilai upaya pemadaman saja tidak cukup untuk mengatasi karhutla. Pencegahan perlu menjadi bagian utama dari penanggulangan, termasuk melalui peningkatan kesadaran masyarakat dan penegakan hukum terhadap pihak yang sengaja melakukan pembakaran.

Karena itu, ia meminta pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementerian dan lembaga, TNI, Polri, sektor swasta, serta masyarakat memperkuat koordinasi dalam mencegah dan menangani karhutla.

“Artinya, penanggulangan bencana ini merupakan permasalahan bersama. Sehingga siapa saja boleh ikut berpartisipasi dalam upaya penanganannya,” ujarnya.

BNPB juga mengingatkan masyarakat dan perusahaan agar tidak membuka atau mengelola lahan dengan cara membakar karena tindakan tersebut berpotensi memicu kebakaran yang meluas dan sulit dikendalikan.

Kristomei menekankan bahwa keberhasilan penanganan karhutla sangat bergantung pada kesadaran bersama, selain kesiapan personel dan peralatan pemadaman di lapangan.

“Tolong hentikan pembakaran, sekali lagi tolong sampaikan kepada masyarakat agar tidak ada lagi upaya pembakaran,” kata Kristomei.

BNPB berharap penguatan koordinasi, peningkatan kesadaran masyarakat, dan penegakan hukum yang konsisten dapat menekan risiko karhutla serta melindungi keselamatan warga dan kelestarian ekosistem hutan.

Fito Wahyu Mahendra – Redaksi