Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan Indonesia tetap menghormati kontrak ekspor gas dengan Singapura meski pemerintah mengurangi pasokan sebesar 31 juta British thermal unit per hari (MMBTUD). Pengurangan tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negeri.
Bahlil mengatakan, pemerintah tetap menjaga komitmen terhadap negara mitra. Namun, ia meminta negara lain turut menghargai kepentingan Indonesia, terutama di tengah meningkatnya kebutuhan energi domestik.
“Indonesia ini terlalu baik. Terlalu baik. Menghargai kontrak, tapi hargai juga dong hubungan antarnegara. Harus sama-sama menghargai,” ujar Bahlil dalam konferensi pers di Kementerian ESDM, Senin (26/10/2026).
Ia menjelaskan, total ekspor gas pipa Indonesia ke Singapura mencapai 409,55 MMBTUD. Dengan pengurangan 31 MMBTUD, penyesuaian pasokan tersebut setara sekitar 8 persen dari total ekspor gas pipa ke negara tersebut.
Menurut Bahlil, pengurangan pasokan masih berada dalam batas minimum ekspor yang disepakati dalam kontrak. Langkah tersebut juga berkaitan dengan pemeliharaan fasilitas produksi dan penurunan produksi di sejumlah sumur gas.
Pemerintah, lanjutnya, memprioritaskan pemenuhan kebutuhan gas domestik, termasuk untuk pembangkit listrik dan bahan baku industri, tanpa mengabaikan kewajiban kepada negara mitra.
“Jangan ajarin Indonesia tentang komitmen untuk menjaga dan menghargai kontrak,” kata Bahlil.
Bahlil menekankan hubungan antarnegara harus berlandaskan prinsip kesetaraan dan saling menghormati. Ia meminta negara mitra tidak hanya menuntut Indonesia mematuhi kontrak, tetapi juga menghargai kepentingan nasional Indonesia.
Di sisi lain, pemerintah memperkuat ketahanan energi melalui Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2026 tentang pengadaan minyak mentah, bahan bakar minyak (BBM), dan liquefied petroleum gas (LPG).
Bahlil menyebut aturan tersebut membuka mekanisme pengadaan antarpemerintah (government-to-government/G2G) dan antara pemerintah dengan badan usaha (government-to-business/G2B).
Melalui mekanisme tersebut, pemerintah berharap pengadaan energi menjadi lebih fleksibel dalam mencari sumber pasokan alternatif di tengah ketidakpastian geopolitik.
Bahlil mengatakan Indonesia masih mengimpor minyak mentah dan sekitar 80 persen kebutuhan LPG. Sementara itu, kebutuhan solar disebut telah dipenuhi melalui produksi dalam negeri sehingga Indonesia tidak lagi mengimpor komoditas tersebut.
Pemerintah juga menjajaki kerja sama pasokan energi jangka panjang dengan sejumlah negara, termasuk India dan China, untuk mengantisipasi risiko gangguan pasokan akibat ketegangan geopolitik.
Bahlil turut memastikan pemerintah tidak akan menaikkan harga BBM bersubsidi hingga akhir 2026 sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah akan terus mengevaluasi perkembangan harga minyak dan kebutuhan anggaran untuk subsidi serta kompensasi energi.
“Yang penting bagi saya, kepentingan negara kita lebih di atas segala hal lainnya,” ujar Bahlil.
Fito Wahyu Mahendra – Redaksi
