Pemerintah memperkirakan defisit APBN 2026 mencapai Rp 734 triliun atau 2,85% terhadap PDB. Proyeksi tersebut lebih tinggi Rp 45 triliun dari target awal yang ditetapkan sebesar Rp 689 triliun.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan, peningkatan defisit dipicu oleh bertambahnya kebutuhan anggaran untuk sejumlah keperluan, terutama penanganan bencana alam serta pemberian subsidi dan kompensasi energi.
Kebutuhan belanja tambahan tersebut muncul menjelang akhir tahun dan membuat pemerintah harus menyesuaikan postur anggaran agar pembiayaan tetap terjaga.
“Belanjanya meningkat, maka pendapatan harus meningkat, defisitnya kita naikkan, tetapi pembiayaannya kita buat supaya tetap kredibel,” kata Suahasil dalam Rapimnas Kadin 2026 di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Jumat (30/10/2026).
Dalam proyeksi hingga akhir Desember 2026, belanja negara diperkirakan mencapai Rp 3.942 triliun. Nilai ini bertambah Rp 99 triliun dari pagu awal sebesar Rp 3.843 triliun.
Di sisi penerimaan, pendapatan negara diperkirakan terkumpul Rp 3.208 triliun. Jumlah tersebut meningkat Rp 54 triliun dibandingkan target awal Rp 3.154 triliun.
Salah satu kebutuhan tambahan berasal dari penanganan bencana alam dengan anggaran sekitar Rp 60 triliun. Dana tersebut dibutuhkan untuk menangani bencana di wilayah Sumatera bagian utara dan daerah lainnya, termasuk kebakaran hutan dan lahan.
Pemerintah juga menambah alokasi subsidi dan kompensasi energi, terutama untuk bahan bakar minyak (BBM). Langkah ini ditujukan untuk menahan kenaikan harga energi sehingga daya beli masyarakat dan aktivitas dunia usaha tetap terjaga.
Di samping penambahan anggaran, Kementerian Keuangan melakukan realokasi dengan menggeser dana dari sejumlah pos belanja. Total anggaran yang telah mengalami penyesuaian disebut mendekati Rp 200 triliun.
Dengan proyeksi defisit sebesar 2,85% PDB, pemerintah masih memperkirakan posisi defisit APBN 2026 berada dalam batas maksimal 3% terhadap PDB.
Reinasya Mutiara Sringindari – Redaksi
