Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan pembenahan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui transformasi bertajuk MBG 2.0. Memasuki 100 hari kerja kepemimpinan Kepala BGN Sudaryono, pembenahan difokuskan pada penguatan pengawasan, transparansi data, keamanan pangan, serta efisiensi penggunaan anggaran negara.
Dalam evaluasi pelaksanaan program, BGN mengungkap sejumlah tantangan yang dihadapi sejak MBG mulai berjalan pada Januari 2025. Salah satunya adalah ketimpangan antara skala program dan kapasitas pengawasan. Saat itu, BGN hanya memiliki sekitar 700 personel untuk mengawasi kurang lebih 27.000 dapur dengan dukungan infrastruktur pengawasan yang terbatas.
“BGN kira-kira manpower-nya sekitar 700 orang langsung mengendalikan dapur kira-kira 27 ribu dengan infrastruktur pengawasan yang sangat minim dan juga pelibatan kolaborasi dengan kementerian dan lembaga lain yang sangat minim,” ungkap Kepala BGN Sudaryono yang akrab disapa Mas Dar, dikutip Senin (2/11/2026).
Untuk mengatasi persoalan tersebut, BGN memperkuat sistem digitalisasi dan verifikasi data secara ketat. Langkah ini diambil guna memastikan bahwa setiap penerima manfaat benar-benar valid dan anggaran negara tersalurkan secara tepat sasaran.
“Data harus terverifikasi dan yang fiktif harus dicoret. Alur kerja juga harus bisa dimonitor melalui sistem digital,” tegas Mas Dar.
