Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memerintahkan jajarannya menghentikan pengiriman sumber daya alam (SDA) Indonesia melalui negara perantara.
Bahlil meminta ekspor komoditas, seperti batu bara dan gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG), dikirim langsung dari Indonesia ke negara tujuan. Menurut dia, penggunaan negara perantara berpotensi membuat negara tersebut memperoleh keuntungan dari perdagangan komoditas Indonesia, termasuk melalui pencatatan transaksi dan penerimaan pajak.
Instruksi tersebut disampaikan Bahlil kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Tri Winarno dalam pembukaan Mineral and Batubara Convention and Exhibition (Minerba Convex) 2026 di Jiexpo Convention Center, Jakarta Pusat, Senin (2/11/2026).
“Terakhir saja, Pak Dirjen, saya perintahkan lewat forum ini, jangan lagi ada pengiriman sumber daya alam kita kalau kita ekspor ya lewat transit negara tertentu. Saya enggak mau. Kalau kita mau kirim barang ke China, ya dari Jakarta langsung ke China. Tidak boleh dari negara yang itu, hanya stempel baru dia bilang ini ekspor by negara dia,” kata Bahlil.
Ia menegaskan, instruksi tersebut juga berlaku untuk pengiriman LNG. Bahlil meminta Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi serta Kepala SKK Migas memastikan pengiriman LNG ke negara tujuan, seperti Jepang dan Korea Selatan, dilakukan secara langsung tanpa melalui negara perantara.
“Saya juga sudah memerintahkan Dirjen Migas sama Kepala SKK Migas. Kalau kita mau kirim LNG, contoh ke Jepang atau ke Korea, langsung saja. Kenapa harus pakai negara lain?” ujarnya.
Bahlil mengatakan kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga kedaulatan dan kepentingan nasional dalam perdagangan sumber daya alam. Menurut dia, Indonesia perlu memastikan keuntungan dari perdagangan komoditas nasional tidak justru dinikmati negara perantara.
“Kita kirim langsung, tidak boleh lewat negara-negara perantara. Indonesia ini negara berdaulat. Bukan negara yang bisa diatur-atur oleh siapapun, enggak boleh,” ucapnya.
Dalam kesempatan yang sama, Bahlil juga menjelaskan kebijakan pengendalian produksi batu bara melalui pemangkasan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB). Kebijakan ini, kata dia, dilakukan untuk menjaga keseimbangan pasokan dan permintaan (supply and demand) agar batu bara Indonesia tidak dijual dengan harga terlalu rendah.
Bahlil menyebut konsumsi batu bara dunia mencapai 8,9 miliar ton per tahun. Sementara itu, volume batu bara yang diperdagangkan di pasar global sekitar 1,3 miliar ton.
Pada 2025, Indonesia menyumbang sekitar 540 juta ton atau 43 persen dari volume perdagangan batu bara dunia. Namun, besarnya pasokan tersebut tidak diikuti harga yang dinilai memadai.
Menurut Bahlil, harga batu bara pada 2025 berada di level rendah sehingga keuntungan perusahaan dan penerimaan negara belum maksimal. Kondisi itu juga dinilai mendorong pembukaan lahan produksi dalam skala besar ketika komoditas dijual dengan harga murah.
Karena itu, pemerintah mengambil langkah pengendalian produksi melalui pemangkasan RKAB. Bahlil mengklaim kebijakan tersebut berdampak pada kenaikan harga batu bara meskipun volume produksi menurun.
“Apa yang terjadi? Hari ini harga batu bara bisa mencapai US$154 untuk kalori 63,3. Ini strategi. Ini strategi karena kita jaga supply and demand. Pendapatan negara kita melonjak, produksi turun. Jadi produksinya terkoreksi menurun, tapi pendapatannya naik,” ujarnya.
Selain menjaga keseimbangan pasar, Bahlil mengatakan pengaturan produksi juga mempertimbangkan pemerataan kesempatan bagi perusahaan tambang. Ia membandingkan jumlah perusahaan yang mengajukan RKAB, yakni sekitar 500 perusahaan pada 2025 dan 650 perusahaan pada 2026.
Menurutnya, pengurangan kuota produksi perusahaan besar diperlukan agar kesempatan produksi juga dapat diberikan kepada perusahaan yang lebih kecil.
“RKAB kita lakukan untuk sektor batu bara dengan memperhatikan supply and demand. Idealnya produksi kita banyak, harganya bagus. Tapi kalau pada saat harganya tidak bagus, jangan kita jorjoran,” kata Bahlil.
Arahan Bahlil mengenai pengiriman langsung sumber daya alam disampaikan setelah Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya mengutamakan kepentingan nasional di tengah kondisi yang disebutnya sebagai masa bertahan atau survival.
Dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (21/10/2026), Prabowo meminta jajaran pemerintah memperkuat upaya penyelamatan dan pengelolaan sumber daya alam Indonesia demi kepentingan nasional.
Fito Wahyu Mahendra – Redaksi
