Komisi D DPRD Jakarta menyepakati sementara anggaran sebesar Rp 1,549 triliun untuk Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) Jakarta. Anggaran tersebut disiapkan untuk penataan kawasan rukun warga (RW) kumuh dan revitalisasi rumah susun (rusun).
Ketua Komisi D DPRD Jakarta Yuke Yurike mengatakan penanganan kawasan kumuh perlu dilakukan secara menyeluruh. Pasalnya, klasifikasi RW kumuh di Jakarta terus bertambah sehingga membutuhkan penanganan yang tidak hanya mengandalkan pembangunan infrastruktur.
Menurut Yuke, peningkatan kualitas lingkungan perlu berjalan beriringan dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dengan demikian, penataan kawasan diharapkan turut meningkatkan kesejahteraan warga yang tinggal di dalamnya.
Selain kawasan permukiman, DPRD Jakarta juga menyoroti kondisi fasilitas rusun yang belum sepenuhnya ramah bagi penyandang disabilitas. Yuke meminta Dinas PRKP mendata fasilitas yang membutuhkan perbaikan sebagai bahan perencanaan revitalisasi.
Ia juga mengungkapkan bahwa penghuni rusun, termasuk penyandang disabilitas, telah diberi kesempatan untuk bekerja sebagai penyedia jasa lainnya perorangan (PJLP) maupun petugas keamanan.
Untuk mengatasi keterbatasan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), Yuke mendorong Pemerintah Provinsi Jakarta menjalin kerja sama dengan sektor swasta melalui program corporate social responsibility (CSR).
Selain perbaikan fasilitas, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan juga dinilai penting. Upaya tersebut diharapkan dapat membuka peluang ekonomi bagi penghuni rusun agar tidak terus bergantung pada hunian bersubsidi.
Anggaran Rp 1,549 triliun tersebut masih berstatus kesepakatan sementara Komisi D DPRD Jakarta.
Reinasya Mutiara Sringindari – Redaksi
