Saksi ahli Dian Puji menyatakan dana haji bukan bagian dari keuangan negara dalam persidangan kasus dugaan korupsi pengelolaan kuota haji yang menjerat mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Menurut dia, dana yang berasal dari setoran jemaah merupakan dana titipan yang harus dikembalikan kepada pemiliknya.
Pernyataan tersebut disampaikan Dian saat dihadirkan sebagai saksi yang meringankan bagi Yaqut di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Senin (9/11/2026).
Dian menjelaskan, status dana haji telah diatur dalam Undang-Undang tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Ia merujuk Pasal 7 yang menyebut setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan BPIH khusus sebagai dana titipan jemaah untuk penyelenggaraan ibadah haji.
Menurut Dian, ketentuan tersebut juga menegaskan bahwa dana titipan jemaah tidak dicatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Ia menilai, karakteristik tersebut menunjukkan bahwa dana haji bukan merupakan uang milik negara maupun Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Hal itu terlihat dari mekanisme pengembalian kelebihan saldo kepada jemaah.
“Kalau kelebihan saldonya, BPKH kamu wajib kembalikan kepada jemaah haji, artinya kan uang saya Yang Mulia sebagai jemaah haji. Bukan uang BPKH, apalagi bukan uang negara,” ujar Dian dalam persidangan.
Ia membandingkan mekanisme tersebut dengan pengelolaan keuangan melalui Badan Layanan Umum (BLU). Dalam pengelolaan BLU, kelebihan saldo dapat diserahkan sebagai sisa saldo lebih yang menjadi pendapatan negara. Sementara dalam pengelolaan dana haji, kelebihan dana dikembalikan kepada jemaah.
Dian juga menjelaskan bahwa setoran awal dan pelunasan biaya haji dicatat dalam laporan keuangan BPKH sebagai liabilitas atau kewajiban. Pencatatan tersebut berada pada akun dana titipan jemaah dan disusun secara terpisah dari laporan keuangan APBN.
Selain setoran jemaah, ia menyoroti pengelolaan nilai manfaat dari pengembangan dana haji. Menurut Dian, hasil pengembangan tersebut masuk ke kas haji dan manfaatnya dikembalikan kepada jemaah melalui rekening virtual.
Atas dasar karakteristik tersebut, Dian berpendapat dana haji tidak memenuhi unsur keuangan negara karena tidak menambah ataupun mengurangi kekayaan bersih negara.
Meski demikian, dalam perkara yang sama, jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa Yaqut menerima uang sebesar 271.500 dolar AS terkait dugaan korupsi pengelolaan kuota haji periode 2022-2024.
Selain Yaqut, jaksa juga menyebut sebanyak 313 Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) memperoleh keuntungan sebesar Rp 478,17 miliar. Sementara itu, Koperasi Perahu disebut menerima 26.500 dolar AS.
Dalam dakwaan, Yaqut disebut melakukan perbuatan tersebut bersama mantan Staf Khusus Menteri Agama Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex, Ketua Umum Kesthuri Asrul Aziz Taba, serta Direktur Operasional PT Makassar Toraja Makmur Ismail Adham.
KPK juga menyebut kerugian negara dalam perkara tersebut mencapai setidaknya Rp 622,07 miliar berdasarkan hasil pemeriksaan investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Angka tersebut terdiri atas selisih penerimaan dan pengeluaran PIHK sebesar Rp 438,2 miliar, penerimaan dari penjualan kuota petugas haji khusus sebesar Rp 39,95 miliar, serta biaya percepatan pengisian kuota haji khusus tambahan sebesar Rp 143,92 miliar.
Perbedaan pandangan mengenai status dana haji tersebut menjadi salah satu hal yang muncul dalam persidangan. Pernyataan Dian merupakan keterangan ahli yang dihadirkan pihak Yaqut, sedangkan dugaan tindak pidana dan kerugian negara masih menjadi bagian dari dakwaan jaksa.
Reinasya Mutiara Sringindari – Redaksi
