Perbedaan kewenangan antara Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Kejaksaan Agung menjadi salah satu persoalan yang ingin diselesaikan pemerintah dalam penanganan 13 kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menjelaskan, Komnas HAM memiliki tugas melakukan penyelidikan, sementara Kejaksaan Agung berwenang melakukan penyidikan. Pembagian tugas tersebut dinilai perlu dijalankan melalui pola koordinasi yang lebih efektif.
Untuk membahas persoalan itu, pemerintah membentuk kelompok kerja (pokja) yang dipimpin Wakil Menko Kumham Imipas Otto Hasibuan. Tim tersebut akan melibatkan Kejaksaan Agung, Komnas HAM, Kepolisian, akademisi, serta kemungkinan mantan hakim.
Yusril menyampaikan hal tersebut dalam konferensi pers di Jakarta Pusat, Senin (9/11/2026). Ia mengatakan, pembentukan pokja merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat.
Menurut Yusril, pemerintah tidak perlu mengubah undang-undang untuk mengatasi hambatan penanganan perkara. Mekanisme penyelidikan dan penyidikan telah diatur dalam peraturan yang berlaku. Karena itu, perhatian pemerintah diarahkan pada cara lembaga terkait menjalankan kewenangan masing-masing.
Pokja diharapkan dapat merumuskan pola kerja yang memungkinkan proses penyelidikan oleh Komnas HAM dan penyidikan oleh Kejaksaan Agung berjalan lebih lancar.
Setelah pola koordinasi tersebut dirumuskan, kedua lembaga diharapkan dapat kembali menjalankan tugasnya sesuai ketentuan hukum dalam menangani 13 kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.
Pemerintah berharap langkah ini dapat membantu mengatasi hambatan teknis dan prosedural yang selama ini memengaruhi proses penyelesaian perkara.
Reinasya Mutiara Sringindari – Redaksi
