Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan Presiden RI Prabowo Subianto menginstruksikan percepatan normalisasi sungai di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Pekerjaan tersebut menjadi prioritas pemerintah menjelang puncak musim hujan pada akhir 2026.
Berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum (PU) per 8 November 2026, dari total 137 sungai terdampak di Aceh, Sumut, dan Sumbar, sebanyak 40 persen telah selesai ditangani. Sementara itu, 43 sungai (31 persen) masih dalam proses normalisasi dan 39 sungai lainnya (28 persen) belum dikerjakan.
“Pak Presiden memberikan perintah untuk segera normalisasi sungai. Itu perintah paling utama,” kata Tito dalam konferensi pers usai rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (9/11).
Tito mengatakan pemerintah mengerahkan personel dari Kementerian PU, TNI, dan Polri untuk mempercepat pekerjaan tersebut. Selain normalisasi sungai, pemerintah juga membangun dan memperbaiki infrastruktur penghubung di sejumlah wilayah terdampak.
“TNI dan Polri membangun jembatan. TNI membangun jembatan saya kira ratusan dan sampai hari ini terus jalan,” ujar Tito.
“Polri lebih kurang seratusan lebih. Membangun jembatan, termasuk memperbaiki jalan. Yang besar-besar dikerjakan oleh Kementerian PU, juga termasuk normalisasi sungai,” tambahnya.
Selain itu, pemerintah juga melakukan normalisasi 38 muara di wilayah Aceh, Sumut, dan Sumbar. Saat ini, tujuh muara sudah selesai dikerjakan, 11 sedang ditangani, dan 20 belum ditangani.
Pada kesempatan yang sama, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyatakan sebagian besar wilayah Indonesia akan memasuki puncak musim hujan pada Desember 2026 hingga Februari 2027. Pemerintah pun menyiapkan berbagai antisipasi bencana hidrometeorologi basah, yaitu banjir dan longsor.
“Masuknya musim hujan tahun ini mundur 20 sampai 30 hari, dan nanti puncak musim hujan ada di tiga bulan yaitu bulan Desember 2026, Januari, dan Februari 2027,” kata Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani.
BMKG beserta Kemendagri, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) telah menyusun informasi peringatan dini untuk berbagai ancaman. Informasi ini dapat diakses melalui laman bmkg.go.id/peringatandini.
“Di sana ada peringatan dini terkait dengan curah hujan ekstrem, siklon tropis, banjir rob, kemudian kualitas udara, gempa, dan tsunami, dan sebagainya,” ujar Faisal.
Beragam langkah antisipasi bencana yang disiapkan pemerintah salah satunya operasi modifikasi cuaca (OMC). Pertama, dengan mengarahkan jatuhnya hujan sejak di hulu pembentukan awan. Kedua, dengan menyemai awan dengan kapur tohor untuk mencegah kondensasi.
Selain itu, pemerintah terus mengebut pengerjaan normalisasi sungai di berbagai daerah, khususnya di Aceh, Sumut, dan Sumbar yang tahun lalu dilanda bencana banjir bandang.
“Ada pembangunan-pembangunan yang sedang dikejar, itu juga akan kita jaga supaya tidak mengalami hujan ekstrem yang dapat menyebabkan bencana lanjutan,” ucapnya.
Fito Wahyu Mahendra – Redaksi
