Pimpinan DPR akan membawa usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke rapat paripurna pada Kamis (12/11/2026). Sebanyak 120 anggota DPR telah menandatangani pengajuan hak tersebut.
Wakil Ketua DPR Saan Mustopa mengatakan, jumlah pengusul telah memenuhi ketentuan yang berlaku. Berdasarkan hasil rekapitulasi dokumen, terdapat 120 anggota DPR yang memberikan tanda tangan untuk mengajukan HMP.
Saan menjelaskan, pengajuan hak tersebut mensyaratkan dukungan minimal 25 anggota DPR yang berasal dari lintas fraksi. Dengan jumlah pengusul yang tercatat, persyaratan awal pengajuan dinyatakan telah terpenuhi.
Pimpinan DPR selanjutnya akan memproses usulan tersebut melalui rapat pimpinan. Setelah itu, pembahasan dijadwalkan berlanjut ke rapat Badan Musyawarah (Bamus) atau rapat konsultasi pengganti Bamus sebelum dibawa ke sidang paripurna.
Menurut Saan, rapat paripurna dijadwalkan berlangsung di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada Kamis sekitar pukul 10.00 WIB. Dalam rapat tersebut, usulan HMP akan dibawa untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme di DPR.
Pengajuan HMP ini berkaitan dengan polemik ijazah SMA Gibran yang menjadi perhatian sejumlah anggota parlemen. Usulan tersebut merupakan langkah politik dan konstitusional yang masih harus melalui tahapan pembahasan di DPR.
Dengan masuknya usulan ke agenda paripurna, proses pengajuan HMP memasuki tahap lanjutan setelah pimpinan DPR menyatakan jumlah dukungan telah melampaui batas minimal yang dipersyaratkan.
Reinasya Mutiara Sringindari – Redaksi
