Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi menyebut Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah mengundurkan diri dari jabatannya, Rabu (11/11/2026).
“Mas Gibran sudah mengundurkan diri,” kata Budi Arie, yang sebelumnya dikenal sebagai pendukung Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
Jika pengunduran diri tersebut telah diproses secara resmi, Gibran mengakhiri masa jabatannya setelah sekitar dua tahun sejak dilantik pada 20 Oktober 2024.
Kabar pengunduran diri Gibran muncul di tengah polemik surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan tingkat SMA miliknya yang berujung pada proses hukum di Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
Dalam putusan perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah atau dokumen pendidikan luar negeri yang dapat menjadi dasar penyetaraan dengan pendidikan setingkat SMA.
Namun, MK tidak membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatannya sebagai wakil presiden karena para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan tersebut.
Sementara itu, MA mengabulkan permohonan kasasi dalam perkara Nomor 742 K/TUN/2026. MA menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada 2019 batal dan mewajibkan pihak tergugat mencabut dokumen tersebut.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Gibran telah menyampaikan niat untuk mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto. Namun, dalam pertemuan tersebut, Gibran juga meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN).
Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari Istana mengenai proses pengunduran diri Gibran maupun mekanisme selanjutnya.
Di sisi lain, sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi telah mengajukan usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik persyaratan pendidikan Gibran.
Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menyatakan usulan tersebut akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR pada Kamis (12/11/2026). Agenda tersebut merupakan bagian dari proses penanganan usulan HMP sesuai mekanisme kelembagaan DPR, bukan keputusan pemakzulan terhadap Gibran.
Fito Wahyu Mahendra – Redaksi
