Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menilai gugatan terkait surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta berpotensi tidak berlanjut. Hal itu menyusul keputusan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) yang telah mencabut dokumen tersebut.
Yusril menjelaskan pencabutan suket oleh Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus membuat objek sengketa dalam gugatan yang diajukan Denny Indrayana tidak lagi tersedia.
“Karena itu tidak ada lagi obyek perkara dalam sidang PTUN ini. Kalau obyek perkara sudah tidak ada lagi, maka apa yang mau diperiksa oleh majelis hakim?” kata Yusril saat dikonfirmasi, Kamis (12/11/2026).
Menurut Yusril, kondisi tersebut dapat menjadi alasan bagi PTUN Jakarta untuk menghentikan pemeriksaan perkara. Namun, ia menyampaikan hal tersebut sebagai perkiraan atas kelanjutan proses persidangan.
Selain menyoroti gugatan di PTUN, Yusril menyatakan Gibran tidak lagi memiliki upaya hukum untuk memperjuangkan surat keterangan penyetaraan pendidikan yang telah dicabut.
Ia merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang bersifat final dan mengikat serta putusan kasasi Mahkamah Agung (MA). Menurutnya, Gibran tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) karena bukan pihak dalam perkara tersebut.
Sebelumnya, Kemendikdasmen resmi mencabut surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran melalui Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Nomor 206 Tahun 2026.
Keputusan itu juga menarik Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019 dan menyatakan dokumen tersebut tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat.
Reinasya Mutiara Sringindari – Redaksi
