Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mulai menyiapkan tahapan pengisian jabatan wakil presiden setelah Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pernyataan berhenti. Persiapan tersebut akan dibahas melalui rapat gabungan yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat (13/11/2026).
Ketua Komisi Kajian Ketatanegaraan (K3) MPR Taufik Basari mengatakan, rapat tersebut akan membahas sejumlah agenda, mulai dari penentuan jadwal sidang paripurna hingga pembentukan tim verifikasi calon wakil presiden.
MPR juga dapat menyiapkan surat kepada Presiden Prabowo Subianto untuk meminta dua nama calon pengganti. Jika seluruh tahapan disepakati, surat tersebut berpeluang dikirim pada hari yang sama dengan pelaksanaan rapat gabungan.
Taufik mengatakan proses pengisian jabatan tidak harus menunggu hingga batas waktu maksimal 60 hari sebagaimana diatur dalam Tata Tertib MPR Nomor 1 Tahun 2024. Menurutnya, tahapan yang tersedia memungkinkan untuk dipadatkan.
Setelah presiden mengajukan dua nama, tim verifikasi akan memeriksa kelengkapan administrasi dan persyaratan masing-masing calon. Presiden diwajibkan menyampaikan nama kandidat paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna pemilihan.
MPR selanjutnya akan memilih satu dari dua calon yang diajukan. Taufik menyebut proses pemilihan dan pelantikan dapat dilaksanakan dalam satu rangkaian sidang paripurna, tanpa harus dipisahkan menjadi dua agenda.
Ia juga menjelaskan, wakil presiden terpilih dapat langsung dilantik setelah pemilihan selesai. Penetapan hasilnya akan dituangkan dalam ketetapan MPR yang drafnya perlu disiapkan terlebih dahulu oleh tim ad hoc.
Reinasya Mutiara Sringindari – Redaksi
