Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan penataan aktivitas perdagangan dan parkir di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Sebanyak 206 pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di sejumlah ruas jalan akan dipindahkan ke pasar resmi. Untuk mendukung proses tersebut, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyetujui pembebasan biaya sewa tempat usaha selama enam bulan.
Kebijakan itu disampaikan Pramono setelah memimpin Rapat Terbatas (Ratas) Tingkat Kecamatan di Kantor Kecamatan Kebayoran Lama, Kamis (12/11/2026). Dalam pertemuan tersebut, pemerintah daerah membahas sejumlah persoalan wilayah, termasuk penataan PKL, parkir liar, pengelolaan sampah, penanganan banjir, dan pembangunan infrastruktur.
Berdasarkan hasil pendataan, terdapat 206 PKL yang beraktivitas di Jalan Baru, Jalan Teuku Nyak Arief, dan Jalan Masjid Al-Huda. Perumda Pasar Jaya akan menyiapkan tempat berjualan bagi para pedagang di Pasar Bata Putih dan Pasar Kebayoran Lama.
Pramono menyetujui pemberian fasilitas bebas biaya sewa selama enam bulan agar para pedagang bersedia menempati lokasi yang telah disediakan.
“Dan saya menyetujui untuk selama enam bulan diberikan gratis tanpa sewa, supaya mereka bersedia untuk pindah,” ujar Pramono.
Ia juga meminta Dinas Perhubungan, Satpol PP, perangkat daerah yang menangani UMKM, serta jajaran Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan dan Kecamatan Kebayoran Lama segera mengoordinasikan pelaksanaan relokasi.
Penataan tersebut bertujuan mengembalikan fungsi badan jalan, mengurangi potensi kemacetan, serta memastikan kendaraan darurat dapat melintas tanpa hambatan. Pemerintah juga berharap pemindahan lokasi tidak mengganggu keberlangsungan usaha para pedagang.
Selain penataan PKL, Pemprov DKI akan menangani persoalan parkir liar di kawasan Pondok Indah dan sekitar Gandaria City. Koordinasi dengan pengelola pusat perbelanjaan diperlukan untuk mengoptimalkan fasilitas parkir resmi yang tersedia.
Camat Kebayoran Lama Mustopa mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan, Dinas Perhubungan, dan pengelola Gandaria City guna membahas penyediaan area parkir bagi pengunjung.
“Kita akan berkoordinasi dengan pengelola Gandaria City, Pak Wali Kota, dan Dishub untuk dapat menyiapkan tempat parkir di lokasi Gandaria City tersebut,” ujar Mustopa.
Sementara itu, pihak kecamatan telah memasang pembatas di sepanjang tepi jalan untuk mengantisipasi aktivitas pasar tumpah pada malam hari. Pemasangan tersebut dimaksudkan agar kegiatan perdagangan tidak meluas hingga menggunakan badan jalan.
Pramono Setujui TPS3R dan Bahas Penanganan Banjir
Rapat tingkat kecamatan tersebut juga membahas pengelolaan sampah di Kebayoran Lama. Pramono menyetujui secara prinsip usulan pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) di Jalan Delman Elok.
Fasilitas itu direncanakan untuk memperkuat pengolahan sampah di tingkat wilayah. Pasalnya, Kecamatan Kebayoran Lama menghasilkan sekitar 244 ton sampah per hari, yang sebagian besar masih dikirim ke Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang.
“Tadi secara prinsip TPS3R yang diusulkan di Jalan Delman Elok disetujui, tetapi saya minta kepada Bapak Wali Kota untuk mempersiapkan finalisasi, nanti segera dibangun oleh Dinas Lingkungan Hidup,” kata Pramono.
Dalam pembahasan mengenai banjir, pemerintah daerah turut menyoroti kebutuhan perbaikan tanggul Kopro Banjir sepanjang 300 meter serta pembangunan turap pada sodetan Kali Pesanggrahan.
Pramono mengatakan Pemprov DKI akan mengirimkan surat kepada Kementerian Pekerjaan Umum untuk meminta percepatan penanganan bagian sungai yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.
“Kami akan mengirim surat kepada Kementerian PUPR untuk ini segera bisa dilakukan perbaikan karena memang di lapangan sudah membutuhkan untuk dilakukan turap,” ujarnya.
Pemprov DKI juga membuka kemungkinan memberikan dukungan apabila pemerintah pusat belum dapat melaksanakan pekerjaan tersebut.
Selain itu, Pramono menyoroti kebutuhan jembatan penyeberangan di Kali Pesanggrahan. Selama ini, sebagian warga dan pelajar masih menggunakan getek atau perahu kayu untuk menyeberangi sungai.
Jembatan tersebut dinilai diperlukan untuk meningkatkan keselamatan dan mempermudah mobilitas masyarakat, termasuk pelajar dari enam sekolah di sekitar kawasan tersebut.
Fito Wahyu Mahendra – Redaksi
