Pemerintah masih mengevaluasi kesiapan penerapan program mandatori biodiesel 50 persen (B50) pada 2027, terutama terkait kecukupan pasokan bahan baku kelapa sawit. Kajian tersebut dilakukan untuk memastikan kebutuhan energi dalam negeri dapat terpenuhi tanpa mengganggu keberlanjutan industri dan ekspor sawit.
Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Eniya Listiani Dewi, mengatakan pemerintah akan menggelar rapat khusus untuk membahas kebijakan mandatori biodiesel tahun depan pada pekan depan.
Pembahasan tersebut mencakup kesiapan teknis, ketersediaan bahan baku, serta mitigasi risiko finansial dalam penerapan B50.
Menurut Eniya, terdapat kekhawatiran peningkatan penggunaan biodiesel akan mengurangi pasokan bahan baku atau feedstock bagi industri kelapa sawit. Namun, berdasarkan perhitungan pemerintah, ketersediaan bahan baku masih mencukupi kebutuhan program mandatori hingga 2027 sehingga kegiatan ekspor diharapkan tetap berjalan normal.
Hingga November 2026, realisasi penyaluran biodiesel domestik tercatat mencapai 13,84 juta kiloliter atau sekitar 83 persen dari total alokasi sebesar 16,75 juta kiloliter.
Eniya menegaskan, peningkatan campuran biodiesel dari B35, B40 hingga B50 selalu didasarkan pada kajian menyeluruh. Pemerintah juga mempertimbangkan pengalaman penerapan kebijakan sebelumnya agar kebutuhan energi tidak mengganggu pasokan pangan maupun stabilitas ekspor.
Di sisi lain, Ekonom UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, menyebut penerapan mandatori B50 dengan skema tetap berpotensi menekan impor solar hingga 46,82 juta kiloliter selama periode 2027-2030 berdasarkan hasil simulasi kuantitatif.
Meski demikian, kebijakan tersebut berpotensi mengurangi volume ekspor minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil (CPO) karena sebagian bahan baku dialihkan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Selain itu, kebutuhan insentif untuk menutup selisih harga biodiesel pada sektor public service obligation (PSO) juga dapat meningkat.
Achmad memperkirakan, jika mandatori B50 diterapkan secara kaku tanpa mekanisme penyesuaian, volume ekspor sawit berpotensi tertahan di kisaran 26,16 juta ton pada 2030. Kondisi tersebut juga berisiko membuat dana pungutan ekspor Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) tidak mencukupi untuk menanggung beban insentif.
Karena itu, Achmad mengusulkan penerapan B50 secara adaptif dengan mempertimbangkan batas keamanan pasokan dan kemampuan fiskal negara. Dengan mekanisme tersebut, tingkat campuran biodiesel dapat disesuaikan mengikuti perubahan harga pasar.
Kebijakan adaptif dinilai dapat menjaga keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan energi domestik, keberlanjutan industri kelapa sawit, dan kemampuan keuangan negara.
Reinasya Mutiara Sringindari – Redaksi
