Komisi X DPR RI meminta pemerintah segera menerbitkan petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) pengangkatan guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi penuh waktu. Hal ini menyusul rencana pengangkatan yang ditargetkan mulai awal 2027.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani mengatakan, hingga Jumat (13/11/2026), pihaknya belum menerima dokumen juklak dan juknis dari pemerintah. Padahal, pedoman tersebut dibutuhkan untuk memastikan proses peralihan status guru PPPK berjalan sesuai kesepakatan antara DPR dan pemerintah.
“Kami berharap kepada pemerintah, dalam hal ini KemenPAN-RB, BKN, dan Kemendikdasmen, untuk menjalankan komitmen yang sudah kita sepakati bersama, bahwa mulai awal tahun 2027 paruh waktu diangkat sepenuhnya menjadi penuh waktu tanpa tes,” kata Lalu kepada wartawan, Jumat.
Menurut Lalu, dokumen tersebut juga diperlukan agar Komisi X dapat menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan kesepakatan tersebut.
Ia menilai penerbitan juklak dan juknis perlu segera dilakukan mengingat 2026 sudah memasuki penghujung tahun. Dengan adanya pedoman yang jelas, guru dapat mempersiapkan diri sebelum proses pengangkatan berlangsung.
Lalu juga meminta pemerintah tidak membebani guru dengan persyaratan administrasi yang berbelit-belit dalam proses peralihan status tersebut. Ia menyebut anggaran sebesar Rp 23 triliun telah disepakati untuk mendukung masa transisi pengangkatan guru PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu.
Selain itu, pemerintah diminta memperhatikan sejumlah kriteria dalam proses pengangkatan, meliputi usia, masa pengabdian, dan kompetensi guru.
Menurut Lalu, mekanisme pengangkatan perlu mengakomodasi guru yang berusia di atas maupun di bawah 35 tahun. Kriteria masa pengabdian dan kompetensi juga perlu menjadi pertimbangan dalam penyusunan mekanisme tersebut.
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menegaskan, pembahasan mengenai kriteria pengangkatan tidak boleh menghambat pelaksanaan komitmen yang telah disepakati DPR dan pemerintah.
“Pada prinsipnya komitmen dan kesepakatan ini harus segera dijalankan,” ujarnya.
Reinasya Mutiara Sringindari – Redaksi
