Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Rano Karno, mengajak masyarakat membiasakan diri memilah dan mengolah sampah sejak dari rumah untuk mengurangi volume sampah yang dibuang ke tempat pemrosesan akhir (TPA) sekaligus membangun sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Ia mengungkapkan, Jakarta menghasilkan potensi timbulan sampah sekitar 9.000 ton setiap hari. Dari jumlah tersebut, sekitar 5.500 ton dikirim ke TPST Bantargebang.
“Besarnya volume sampah menuntut perubahan pola pengelolaan. Harus melakukan transformasi sistem. Kalau dulu hukum angkut buang, sekarang tidak bisa lagi. Kita harus lakukan kurangi, pilah, olah dari sumbernya,” ujar Wagub Rano saat menghadiri Pekan Peduli Sampah Nasional (PPSN) 2026 bertema “Merawat Pertiwi” di Gallery Emiria Soenassa, Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, Sabtu (14/11).
Ia mendorong masyarakat memulai langkah sederhana dengan memisahkan sampah organik dan anorganik. Sampah organik, seperti sisa makanan dan sayuran, dapat diolah menjadi kompos menggunakan metode sederhana, salah satunya teknologi Takakura.
Rano mengaku telah mengenal metode pengolahan kompos tersebut sejak 2010. Menurutnya, kebiasaan mengolah sampah organik di rumah tidak hanya mengurangi sampah yang dibuang ke tempat pemrosesan akhir, tetapi juga menghasilkan sesuatu yang bermanfaat.
“Setiap hari pasti ada sisa sayuran atau makanan yang kita buang. Ternyata, dengan teknologi Takakura, sampah tersebut bisa diolah menjadi kompos. Kita harus mulai mengubah cara pandang bahwa sampah bukan sekadar sesuatu yang dibuang, tetapi juga memiliki nilai manfaat,” jelasnya.
Pemprov DKI Jakarta juga memperkuat gerakan pengelolaan sampah dari hulu melalui Instruksi Gubernur Nomor 5 Tahun 2026 yang diterbitkan pada 22 Juni 2026. Melalui kebijakan tersebut, partisipasi masyarakat dalam pemilahan sampah terus didorong.
Rano menyebut, tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilahan sampah pada periode Juni hingga Oktober 2026 telah mencapai sekitar 37 persen. Capaian ini menjadi perkembangan positif, meski perubahan kebiasaan membutuhkan konsistensi dan keterlibatan banyak pihak.
“Tidak ada kehebatan gubernur maupun wakil gubernur. Yang hebat adalah ketika masyarakat Jakarta sadar untuk memilah dan mengolah sampah,” ungkapnya.
Saat ini, Jakarta memiliki 2.238 bank sampah, 481 Sekolah Adiwiyata, 499 Kampung Proklim, serta 387 Satuan Karya Pramuka Kalpataru yang turut mendukung gerakan pengelolaan lingkungan. Selain pengomposan, Pemprov DKI juga mendorong pengolahan sampah organik melalui budidaya maggot atau larva lalat tentara hitam (BSF) sebagai bahan pakan ternak yang punya nilai ekonomi.
Rano menegaskan, persoalan sampah tidak bisa diselesaikan pemerintah sendiri. Diperlukan kolaborasi antara pemerintah, komunitas, dunia usaha, organisasi masyarakat, dan warga. Pemerintah juga harus memastikan ketersediaan fasilitas agar masyarakat dapat memilah dan mengolah sampah dengan baik.
Ia turut mengajak masyarakat menerapkan konsep reuse dan refill dengan menggunakan kembali barang yang masih layak pakai serta mengurangi penggunaan kemasan sekali pakai. Barang yang sudah tidak dibutuhkan seseorang juga dapat dimanfaatkan oleh orang lain.
“Tidak ada cara lain sekarang, kita harus bekerja sama. Persoalan sampah ini merupakan persoalan kita semua. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mendukung berbagai upaya dan gagasan untuk membangun sistem pengelolaan sampah yang lebih baik,” tutupnya.
Fito Wahyu Mahendra – Redaksi
