Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (GAPASDAP) mendesak pemerintah membenahi fasilitas dermaga di lintasan Ketapang-Gilimanuk. Pembenahan dinilai diperlukan untuk mengatasi gangguan operasional kapal akibat surutnya air laut sekaligus meningkatkan kapasitas layanan penyeberangan.
Ketua Umum DPP GAPASDAP, Khoiri Soetomo, mengatakan kondisi air laut yang surut ekstrem dapat membuat kapal Landing Craft Machine (LCM) tidak bisa bersandar dan melakukan bongkar muat. Dalam kondisi tertentu, gangguan tersebut berlangsung selama tiga hingga tujuh jam dalam sehari.
Menurut Khoiri, persoalan ini turut memengaruhi produktivitas pelayanan penyeberangan di lintasan Jawa-Bali. Ia menilai kemampuan dermaga melayani kapal secara berkesinambungan menjadi hal penting yang perlu diperhatikan pemerintah.
GAPASDAP mencatat terdapat 58 kapal yang tersedia di lintasan Ketapang-Gilimanuk. Namun, hanya sekitar 26 hingga 28 kapal yang dapat beroperasi setiap hari karena keterbatasan fasilitas dermaga.
“Ini menunjukkan bahwa jumlah kapal yang tersedia sebenarnya bukan satu-satunya persoalan,” ujar Khoiri, Sabtu (14/11/2026).
Untuk mengatasi persoalan tersebut, GAPASDAP meminta Menteri Perhubungan memimpin program pembenahan lintasan penyeberangan strategis, termasuk Ketapang-Gilimanuk. Program itu diharapkan memiliki target yang jelas, jadwal pelaksanaan terukur, serta pembagian tanggung jawab antarpemangku kepentingan.
GAPASDAP juga mengusulkan optimalisasi jadwal sandar, percepatan proses bongkar muat, dan evaluasi pola operasi kapal. Salah satu skema yang dapat dipertimbangkan adalah pola tiba-bongkar-berangkat (TBB).
Khoiri menegaskan bahwa setiap pengaturan operasional tetap harus mengutamakan keselamatan pelayaran. Ia berharap evaluasi menjelang Natal dan Tahun Baru maupun Lebaran dapat menghasilkan program perbaikan yang benar-benar dilaksanakan, sehingga persoalan serupa tidak terus berulang.
Reinasya Mutiara Sringindari – Redaksi
