Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendorong kepolisian menerapkan pemberatan pidana dalam kasus dugaan kekerasan seksual yang melibatkan Bupati Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Yosef Lede, terhadap seorang mahasiswi berinisial RWM (21).
Ketua Komnas HAM Anis Hidayah mengatakan pihaknya telah mengirim tim ke Kupang untuk mengumpulkan informasi dan fakta terkait dugaan kekerasan seksual tersebut.
“Saat ini kami tengah turun ke lokasi untuk melakukan pemantauan dan meminta sejumlah informasi kepada para pihak. Tim saya sudah turun untuk mengumpulkan fakta-fakta terkait rangkaian kasus tersebut,” ujar Anis, Minggu (15/11).
Anis menyayangkan dugaan kekerasan seksual yang melibatkan pejabat publik. Menurutnya, pejabat publik seharusnya memberikan perlindungan kepada kelompok rentan, bukan justru menjadi pihak yang dilaporkan melakukan kekerasan.
Ia juga mendorong Polda NTT, dengan asistensi Direktorat Tindak Pidana Perempuan dan Anak serta Pidana Perdagangan Orang (Dittipid PPA dan PPO) Bareskrim Polri, untuk segera menindaklanjuti laporan tersebut hingga tuntas agar korban memperoleh keadilan.
Selain itu, Komnas HAM meminta kepolisian mempertimbangkan pemberatan pidana karena pihak terlapor merupakan pejabat publik.
Anis menjelaskan bahwa Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) mengatur pemberatan pidana sepertiga apabila pelaku merupakan pejabat publik. Menurutnya, ketentuan tersebut perlu diterapkan untuk memberikan efek jera.
Sebelumnya, Yosef Lede dilaporkan ke Polda NTT atas dugaan pemerkosaan terhadap RWM. Berdasarkan laporan kepolisian, peristiwa tersebut diduga terjadi di rumah jabatan Bupati Kupang di Jalan RA Kartini, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, pada Rabu (11/11) sekitar pukul 20.00 WITA.
Korban mengaku mengalami dugaan pemerkosaan sebanyak dua kali pada waktu berbeda.
Kabid Humas Polda NTT Kombes Henry Novika Chandra mengatakan Direktorat PPA dan PPO Polda NTT tengah menangani laporan dugaan tindak pidana kekerasan seksual tersebut. Hingga Minggu (15/11), kasus itu masih dalam tahap penyelidikan.
Reinasya Mutiara Sringindari – Redaksi
