National

Komisi III DPR Percepat Pembahasan RUU Penyadapan

Komisi III DPR mendorong percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyadapan untuk memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dari ancaman penyadapan ilegal.

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mengatakan, pembahasan RUU tersebut telah dilakukan pada periode legislatif sebelumnya. Saat itu, Komisi III menggelar sejumlah kegiatan untuk mengkaji aturan penyadapan, termasuk membandingkan regulasi yang berlaku di negara lain.

“Karena memang sangat relevan mempercepat RUU Penyadapan ini. Sebetulnya pada periode lalu Komisi III sudah melakukan beberapa kegiatan terkait RUU penyadapan ya,” ujar Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).

Menurut Habiburokhman, urgensi pembahasan aturan tersebut semakin meningkat setelah munculnya kasus yang berkaitan dengan kelompok LSP. Kasus itu dinilai turut meningkatkan perhatian masyarakat terhadap ancaman penyadapan ilegal.

“Perbandingan secara online dengan negara-negara lain. Sekarang makin relevan dengan kasusnya kelompok makar ini, kelompok LSP. Ini sudah semakin relevan dan tuntutan masyarakat, masyarakat semakin terbuka matanya bahwa mereka terancam dengan aktivitas penyadapan ilegal ini, jadi harus kita gas,” katanya.

Untuk mempercepat pembahasan, Komisi III DPR berencana memanggil sejumlah pihak guna meminta masukan. Mereka yang akan dimintai keterangan antara lain Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam) Polri, Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel), serta kalangan akademisi.

Pelibatan berbagai pihak tersebut diharapkan dapat memberikan pandangan yang lebih menyeluruh mengenai pengaturan penyadapan, termasuk dari sisi penegakan hukum dan kajian akademis.

RUU Penyadapan diharapkan dapat memberikan kepastian hukum terkait pelaksanaan penyadapan. Regulasi tersebut diperlukan untuk memperjelas dasar hukum dan batas kewenangan penyadapan sekaligus mencegah penyalahgunaannya terhadap masyarakat.

Habiburokhman menegaskan Komisi III DPR akan melanjutkan kajian dengan melibatkan para pemangku kepentingan agar pembahasan RUU Penyadapan dapat dipercepat.

Reinasya Mutiara Sringindari – Redaksi

×

 

Hello!

Click one of our contacts below to chat on WhatsApp

× hey MOST...