National

KSPI Usulkan Batas Atas Upah untuk Iuran Dana Cadangan Pesangon

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengusulkan penerapan batas atas upah atau ceiling wages sebagai dasar perhitungan iuran dana cadangan pesangon agar kewajiban perusahaan tetap proporsional.

Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, mengatakan batas upah tersebut diperlukan agar perusahaan tidak harus membayar iuran terlalu besar bagi pekerja dengan penghasilan tinggi, seperti manajer dan direksi.

Said mencontohkan batas atas upah dapat ditetapkan sebesar tiga kali nilai Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Dengan skema tersebut, besaran iuran tidak dihitung tanpa batas mengikuti seluruh nilai gaji pekerja.

“Nanti dalam menghitung cadangan dana pesangon juga sebaiknya ada ceiling wages, batas upah. Ya kalau enggak enak bener dong direksi yang upahnya Rp100 juta, kita perusahaan membayar iuran direksi gede,” ujar Said dalam konferensi pers daring, Senin (16/11/2026).

Ia menjelaskan, apabila nilai pesangon yang menjadi hak manajer atau direksi melebihi dana yang terkumpul melalui skema batas atas iuran, perusahaan tetap harus membayar selisihnya secara tunai.

Ketentuan serupa berlaku jika perusahaan dan serikat pekerja menyepakati nilai pesangon lebih tinggi dari ketentuan undang-undang melalui perjanjian kerja bersama (PKB).

Said menilai skema dana cadangan pesangon dapat membantu perusahaan memenuhi kewajiban pembayaran hak pekerja ketika terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK). Melalui skema tersebut, perusahaan dapat mencicil kewajiban sejak awal sehingga tidak perlu menanggung seluruh pembayaran sekaligus saat PHK berlangsung.

Ia juga menegaskan bahwa kewajiban pembayaran pesangon sebenarnya telah diatur dalam regulasi ketenagakerjaan dan standar akuntansi perusahaan.

Menurut Said, kebijakan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tersebut tidak berlaku bagi sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

KSPI turut mengingatkan perusahaan untuk mematuhi kewajiban penyetoran iuran setelah peraturan pemerintah sebagai aturan teknis program diterbitkan. Regulasi tersebut juga akan mengatur penunjukan lembaga pengelola dana cadangan pesangon.

Said menyebut perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban dapat dikenai sanksi administratif hingga penutupan izin usaha. Ia juga mengingatkan adanya ancaman pidana bagi pengusaha yang lalai membayar hak pesangon pekerja.

Reinasya Mutiara Sringindari – Redaksi

×

 

Hello!

Click one of our contacts below to chat on WhatsApp

× hey MOST...