World

Investigasi Ungkap Dugaan Penyalahgunaan Aparat dalam Pemilu Israel

Laporan investigasi media Israel mengungkap dugaan keterlibatan kantor Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dalam penangkapan aktivis partai Arab menjelang pemilu Israel pada 27 Oktober 2026.

Investigasi yang diberitakan Channel 12 itu menyebut kepala staf Netanyahu, Ido Norden, menghubungi kantor komisaris polisi pada malam sebelum pemungutan suara. Ia menyampaikan informasi mengenai aktivitas tiga aktivis United Arab List (Ra’am) di wilayah selatan Israel.

Norden juga mengarahkan polisi kepada seorang sumber intelijen yang disebut memiliki informasi terkait para aktivis tersebut. Sumber itu diketahui merupakan mantan pegawai Kantor Perdana Menteri yang memiliki hubungan dekat dengan Yossi Shelley, mantan direktur jenderal kantor tersebut.

Namun, informasi yang disampaikan sumber itu berisi tuduhan yang belakangan dinilai tidak memiliki bukti kuat. Meski demikian, laporan tersebut dimasukkan ke dalam sistem intelijen kepolisian dan menjadi dasar penangkapan pada hari pemilihan.

Sekitar 14 petugas kemudian menggerebek rumah ketiga aktivis tanpa surat perintah penggeledahan maupun penangkapan. Polisi menduga para aktivis membawa uang tunai dan voucer Ra’am untuk memengaruhi pemilih.

Netanyahu disebut turut menyebarkan tuduhan tersebut sepanjang hari pemungutan suara. Pernyataan itu memunculkan dugaan bahwa kantor perdana menteri ikut mendorong kasus tersebut untuk membangun narasi bahwa kelompok Arab berupaya memengaruhi hasil pemilu.

Temuan lain dalam investigasi tersebut juga menyoroti permintaan Kepala Shin Bet David Zini untuk menyadap telepon lima anggota parlemen Arab atau Knesset. Permintaan itu diajukan dengan alasan adanya dugaan campur tangan asing dalam pemilu.

Namun, Jaksa Agung Israel Gali Baharav-Miara menolak permintaan tersebut karena tidak ditemukan bukti konkret mengenai ancaman campur tangan asing terhadap integritas pemilihan.

Seorang pejabat senior penegak hukum yang dikutip dalam investigasi memperingatkan bahwa penggunaan kepolisian dan badan keamanan untuk kepentingan politik dapat merusak penyelenggaraan pemilu berikutnya.

Pejabat tersebut bahkan menyatakan kekhawatirannya bahwa Israel tidak lagi akan memiliki pemilu yang berlangsung secara adil.

Reinasya Mutiara Sringindari – Redaksi

×

 

Hello!

Click one of our contacts below to chat on WhatsApp

× hey MOST...