Polri mengusulkan enam mekanisme pengawasan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyadapan untuk membatasi kewenangan aparat dan mencegah penyalahgunaan tindakan penyadapan.
Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam) Polri Komjen Dedy Kusuma Bakti menyampaikan usulan tersebut dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi III DPR, Senin (16/11/2026).
Mekanisme pertama adalah membatasi sasaran penyadapan secara jelas. Dedy mengatakan tindakan tersebut hanya boleh dilakukan untuk mencegah gangguan keamanan dalam negeri, termasuk kejahatan dengan tingkat ancaman tinggi.
Kedua, penyadapan harus dilarang dilakukan di luar sasaran yang telah ditetapkan maupun digunakan untuk kepentingan pribadi atau golongan.
Ketiga, pelaksanaan penyadapan harus berdasarkan perintah tertulis pimpinan dan memiliki batas waktu. Seluruh proses juga harus tercatat secara terperinci, mulai dari pihak yang mengusulkan sasaran, pemberi persetujuan, hingga pelaksana teknis.
Keempat, penggunaan sarana penyadapan harus dicatat dan diaudit secara berkala. Catatan tersebut juga tidak boleh diubah atau dihapus.
Kelima, Polri mengusulkan pengawasan melekat oleh Kabaintelkam, fungsi inspektorat, serta Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam). Pengawasan tersebut mengacu pada Pasal 19 Undang-Undang Polri.
Terakhir, perlu ada ketegasan sanksi disiplin dan pidana bagi pihak yang menyalahgunakan kewenangan penyadapan. Dedy menyebut pelanggaran dapat diproses melalui peradilan umum berdasarkan Pasal 258 KUHP serta aturan kode etik profesi Polri.
Dalam rapat yang sama, anggota Komisi III DPR Bimantoro Wiyono menegaskan RUU Penyadapan harus menjadi landasan hukum untuk mencegah tindakan sewenang-wenang oleh aparat.
Ia mengingatkan kewenangan penyadapan tidak boleh menjadi alat penyalahgunaan kekuasaan. Menurutnya, aturan tersebut harus memuat batas kewenangan dan mekanisme pertanggungjawaban yang jelas.
Bimantoro juga menyoroti dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh yang disebut melibatkan empat jenderal aktif kepolisian. Ia meminta dasar kewenangan dan kepentingan di balik tindakan tersebut dijelaskan secara terbuka.
Ia berharap RUU Penyadapan dapat memberikan kepastian hukum bagi aparat sekaligus menjamin kewenangan tersebut tidak digunakan melampaui batas.
Reinasya Mutiara Sringindari – Redaksi
