Mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Silmy Karim, didakwa menerima gratifikasi senilai Rp33,8 miliar dalam perkara dugaan pemerasan pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA).
Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut gratifikasi tersebut terdiri dari uang tunai sebesar Rp2,5 miliar dan saham pada sejumlah perusahaan sekuritas senilai Rp31,3 miliar.
Dakwaan tersebut menjadi bagian dari perkara dugaan pemerasan terhadap pemohon dokumen keimigrasian dengan total mencapai Rp168,9 miliar. Jaksa menyatakan praktik tersebut dilakukan Silmy bersama sejumlah pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi.
Selain menerima gratifikasi, Silmy didakwa memperoleh keuntungan pribadi sebesar Rp1,2 miliar dari praktik pemerasan tersebut.
Dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (17/11/2026), jaksa menyampaikan akan menghadirkan sekitar 200 saksi untuk membuktikan dakwaan terhadap para terdakwa.
Pembuktian juga akan diperkuat dengan sejumlah alat bukti berupa surat, dokumen, serta barang bukti elektronik. Jaksa secara khusus menyebut adanya percakapan WhatsApp antara para terdakwa dan saksi yang berkaitan dengan perkara tersebut.
Jaksa menyatakan bukti-bukti tersebut akan digunakan untuk menguraikan peran masing-masing terdakwa, termasuk dugaan pembagian peran dalam praktik pemerasan izin tinggal WNA.
Selain Silmy, sejumlah pejabat lain juga didakwa menerima aliran uang dari praktik tersebut. Di antaranya mantan Plt Dirjen Imigrasi Saffar Muhammad Godam sebesar Rp500 juta dan Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Jaya Saputra sebesar Rp6,53 miliar.
Jaksa menilai para terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara melawan hukum dengan menyalahgunakan kewenangan jabatan masing-masing.
Seluruh dakwaan tersebut akan diuji melalui pemeriksaan saksi dan alat bukti dalam rangkaian persidangan berikutnya.
Reinasya Mutiara Sringindari – Redaksi
