Komisi III DPR dan pemerintah dijadwalkan mengambil keputusan tingkat I Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset pada Rabu (18/11/2026), sebagai tahapan sebelum pembahasan dibawa ke rapat paripurna.
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDI-P Abdullah mengatakan, agenda pengambilan keputusan tingkat I dijadwalkan berlangsung hari ini setelah pembahasan RUU tersebut rampung.
“Agendanya sih hari ini tingkat I,” kata Abdullah saat dikonfirmasi, Rabu (18/11/2026).
Rapat tersebut akan dihadiri pimpinan Komisi III DPR bersama perwakilan pemerintah, yakni Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Hukum, dan Kementerian Keuangan.
Abdullah berharap RUU Perampasan Aset dapat segera dibawa ke rapat paripurna setelah keputusan tingkat I disepakati. Meski demikian, ia belum dapat memastikan jadwal pelaksanaan rapat paripurna karena harus dikoordinasikan dengan Badan Musyawarah (Bamus) DPR.
“Kalau rapur tergantung Bamus,” ujarnya.
RUU Perampasan Aset telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2026. Pembahasannya dipercepat menyusul desakan sejumlah elemen masyarakat.
Semula, RUU tersebut direncanakan disahkan pada 15 Desember 2026. Namun, jadwal pembahasannya dimajukan setelah proses pembahasan bersama sejumlah kalangan rampung.
Reinasya Mutiara Sringindari – Redaksi
