National

OJK Dorong Seluruh Aset Pemerintah Diasuransikan untuk Tekan Risiko Kerugian Bencana

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong pemerintah pusat dan daerah memperluas perlindungan asuransi terhadap aset negara guna menekan risiko kerugian finansial akibat bencana alam.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengungkapkan, masih banyak gedung dan aset milik pemerintah yang belum diasuransikan. Kondisi tersebut berpotensi membebani anggaran negara ketika aset mengalami kerusakan akibat bencana.

Ogi menyebut temuan itu terlihat dari sejumlah kejadian bencana di Indonesia, mulai dari bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat hingga letusan gunung berapi serta gempa bumi di Nusa Tenggara.

Menurutnya, perlindungan aset pemerintah perlu dilakukan secara menyeluruh melalui skema asuransi kolektif. Dengan cakupan di berbagai wilayah, premi dari daerah yang tidak terdampak bencana dapat membantu membiayai kerugian di wilayah yang mengalami bencana.

Namun, pelaksanaan program asuransi barang milik negara dan daerah masih menghadapi kendala keterbatasan anggaran. Ogi mengatakan pemerintah belum dapat mengasuransikan seluruh aset karena alokasi dana masih harus dibagi untuk berbagai kebutuhan lainnya.

Meski demikian, Ogi menilai pembayaran premi asuransi dapat menjadi langkah efisiensi fiskal dalam jangka panjang. Sebab, biaya perlindungan dinilai lebih kecil dibandingkan potensi kerugian yang harus ditanggung negara apabila aset rusak akibat bencana.

OJK pun mendorong pemerintah memperluas cakupan asuransi aset, termasuk gedung dan barang milik pemerintah daerah, agar dampak finansial ketika bencana terjadi dapat ditekan.

Reinasya Mutiara Sringindari – Redaksi

×

 

Hello!

Click one of our contacts below to chat on WhatsApp

× hey MOST...