Pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2027 masih berjalan alot. Perwakilan buruh dan pengusaha belum mencapai titik temu karena masing-masing bertahan dengan usulan nilai faktor alfa dalam formula penghitungan upah minimum.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, pemerintah daerah kini berupaya mempertemukan kepentingan kedua pihak melalui pembahasan tripartit yang melibatkan pemerintah, buruh, dan pengusaha.
Pramono menyebut hingga Rabu (18/11/2026), ketiga pihak belum mencapai kesepakatan. Karena itu, ia memberikan tenggat hingga Jumat (20/11/2026) agar pembahasan tersebut segera diselesaikan.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berperan sebagai mediator dalam proses perundingan tersebut. Pramono berharap musyawarah dapat menghasilkan keputusan mengenai besaran faktor alfa yang akan digunakan dalam perhitungan UMP tahun depan.
Ia juga berharap Jakarta dapat lebih dahulu menyelesaikan pembahasan dan menjadi contoh bagi daerah lain dalam menetapkan upah minimum.
Pembahasan ini dikoordinasikan oleh Asisten Keuangan Sekretariat Daerah DKI Jakarta bersama Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertransgi) DKI Jakarta.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menargetkan penetapan UMP 2027 dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) rampung paling lambat 21 November 2026. Adapun penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) ditargetkan selesai pada 26 November 2026.
Tito meminta pemerintah daerah memfasilitasi dialog antara dewan pengupahan, serikat buruh, dan pengusaha agar perbedaan pandangan mengenai besaran upah dapat diselesaikan melalui mediasi.
Reinasya Mutiara Sringindari – Redaksi
