Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan kawasan Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) tidak ditetapkan sebagai wilayah pertambangan dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten.
Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia mengatakan, keputusan tersebut hanya mengatur sebagian wilayah perairan laut di sekitar TNUK. Penetapan itu tidak mencakup kawasan konservasi Taman Nasional Ujung Kulon.
“Kementerian ESDM menegaskan bahwa kawasan Taman Nasional Ujung Kulon tidak ditetapkan sebagai wilayah pertambangan,” kata Dwi dalam keterangan resmi.
Ia juga memastikan belum ada izin tambang yang diterbitkan, baik di kawasan TNUK maupun perairan di sekitarnya.
Pernyataan itu disampaikan untuk meluruskan informasi mengenai masuknya sebagian perairan sekitar Ujung Kulon ke dalam Wilayah Usaha Pertambangan (WUP). Berdasarkan data dan informasi geologi, sebagian perairan tersebut memiliki potensi formasi batuan pembawa mineral sehingga memenuhi kriteria teknis untuk dimasukkan ke dalam WUP.
Namun, Dwi menegaskan penetapan WUP tidak sama dengan pemberian izin pertambangan. WUP merupakan bagian dari perencanaan serta tata kelola sumber daya mineral nasional, bukan persetujuan untuk melakukan kegiatan penambangan.
Penetapan wilayah perairan tersebut telah melalui proses panjang sejak 2013. Pemerintah Provinsi Banten kembali mengusulkan wilayah perairan laut sebagai WUP pada 2015. Usulan itu kemudian tercantum dalam Kepmen ESDM Nomor 3672 Tahun 2017 dan kembali ditetapkan melalui Kepmen ESDM Nomor 84.K Tahun 2022.
Kepmen ESDM Nomor 65.K Tahun 2026 merupakan pembaruan atas aturan sebelumnya untuk wilayah pertambangan di Provinsi Banten. Aturan tersebut mencabut Kepmen ESDM Nomor 84.K Tahun 2022.
Menurut ESDM, penerbitan izin usaha pertambangan tetap harus memenuhi sejumlah persyaratan, seperti kesesuaian tata ruang, Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL), serta persetujuan lingkungan.
Dwi menegaskan penetapan WUP tidak mengubah status kawasan konservasi maupun mengurangi fungsi perlindungan Taman Nasional Ujung Kulon. ESDM menyatakan akan memastikan tata kelola mineral dan batubara tetap berjalan sesuai ketentuan hukum serta memperhatikan perlindungan lingkungan.
Fito Wahyu Mahendra – Redaksi
