National

DPR Resmi Sahkan RUU Perampasan Aset Menjadi Undang-Undang

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang.

Pengesahan dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-13 DPR Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Rapat dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani dan didampingi para wakil ketua DPR, termasuk Sufmi Dasco Ahmad. Dari daftar hadir, sebanyak 361 anggota DPR tercatat hadir atau menandatangani daftar kehadiran, dengan 254 anggota hadir secara langsung.

Puan kemudian meminta persetujuan seluruh fraksi terhadap RUU Perampasan Aset terkait tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya. Seluruh peserta rapat paripurna menyetujui rancangan tersebut untuk disahkan menjadi undang-undang.

Pengesahan di tingkat II itu merupakan tindak lanjut pembahasan tingkat I antara Komisi III DPR dan pemerintah pada Rabu (18/11/2026). Dalam pembahasan tersebut, Komisi III DPR menyatakan telah menggelar 87 rapat dengar pendapat umum atau RDPU untuk menyerap masukan dari akademisi, praktisi hukum, organisasi masyarakat, dan berbagai unsur lainnya.

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menyebut Panitia Kerja bersama pemerintah telah merampungkan pembahasan 397 daftar inventarisasi masalah atau DIM. Naskah akhir undang-undang tersebut memuat 74 pasal dan 10 pokok substansi utama.

Salah satu substansi penting yang diatur adalah mekanisme perampasan aset tanpa harus menunggu putusan pidana berkekuatan hukum tetap atau non-conviction based asset forfeiture. Aturan itu juga memuat jaminan pengembalian aset kepada korban kejahatan.

Selain itu, undang-undang mengatur proses pengelolaan aset yang terkait tindak pidana, mulai dari penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasan aset.

Dalam pembahasan sebelumnya, fraksi-fraksi DPR menekankan pentingnya pengawasan pengadilan, pelindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik, serta pembentukan lembaga pengelola dan pengawas aset agar kewenangan perampasan tidak disalahgunakan.

Fito Wahyu Mahendra – Redaksi

×

 

Hello!

Click one of our contacts below to chat on WhatsApp

× hey MOST...