Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani meminta pemerintah tidak mengabaikan perlindungan habitat asli badak jawa di Taman Nasional Ujung Kulon meski muncul wacana pemindahan satwa tersebut ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur.
Lalu mengatakan, ancaman bencana alam di kawasan Ujung Kulon perlu diantisipasi melalui mitigasi risiko, penguatan pengamanan kawasan, serta penelitian mengenai ketahanan habitat.
“Ujung Kulon tetap harus menjadi prioritas perlindungan. Kalau pemerintah memiliki kekhawatiran terhadap ancaman bencana alam, maka mitigasi risiko, penguatan pengamanan kawasan, dan penelitian mengenai ketahanan habitat juga harus menjadi perhatian. Semua alternatif harus dikaji secara ilmiah sebelum pemerintah menentukan kebijakan,” kata Lalu kepada wartawan, Kamis (19/11/2026).
Ia menilai, rencana pemindahan badak jawa tidak boleh dilakukan secara terburu-buru karena menyangkut keberlangsungan hidup spesies yang sangat terancam punah. Pemerintah perlu memastikan setiap keputusan didasarkan pada penelitian dan kajian ilmiah yang komprehensif.
Lalu juga meminta Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) serta perguruan tinggi dilibatkan dalam kajian tersebut. Menurut dia, para ahli dari berbagai bidang, seperti biologi, ekologi, kedokteran hewan, genetika, dan kehutanan, perlu memberikan rekomendasi independen.
Ia tidak mendukung pemindahan badak jawa tanpa kajian ilmiah yang memadai. Sebab, upaya penyelamatan satwa langka tersebut justru berisiko menimbulkan ancaman baru apabila tidak direncanakan secara matang.
Wacana relokasi muncul setelah Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo menyampaikan kekhawatiran terhadap ancaman tsunami akibat gempa atau letusan Gunung Anak Krakatau. Kondisi tersebut dinilai dapat mengancam populasi badak jawa yang saat ini hanya berada di Taman Nasional Ujung Kulon.
Reinasya Mutiara Sringindari – Redaksi
