Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendorong penguatan kolaborasi antara keluarga, sekolah, pemerintah, masyarakat, dan pelaku industri digital untuk menciptakan lingkungan yang aman serta ramah anak.
Wakil Ketua KPAI Jasra Putra mengatakan, peringatan Hari Anak Sedunia atau World Children’s Day pada 20 November perlu menjadi momentum untuk memastikan setiap anak Indonesia tumbuh sehat, aman, dihargai, dan memperoleh kesempatan yang setara.
Menurut Jasra, perlindungan anak tidak cukup hanya dilakukan setelah terjadi kekerasan atau pelanggaran hak. Pencegahan, deteksi dini, serta keterlibatan seluruh pihak perlu diperkuat agar anak dapat berkembang secara fisik dan mental dalam lingkungan yang mendukung.
“Jangan sampai kita baru hadir ketika anak telah menjadi korban. Perlindungan anak harus dimulai dari pencegahan, deteksi dini, dan keberanian seluruh pihak untuk bertanggung jawab,” ujar Jasra.
Berdasarkan Laporan Akhir Tahun KPAI 2025, terdapat 2.031 kasus pelanggaran hak anak dengan 2.063 anak terdampak. Data tersebut berasal dari 1.508 masyarakat yang mengakses layanan pengaduan KPAI, dengan mayoritas laporan disampaikan melalui kanal daring.
KPAI mencatat lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif menjadi sektor dengan jumlah pengaduan tertinggi. Kekerasan fisik maupun psikis, kekerasan seksual, persoalan di lingkungan pendidikan, serta kejahatan digital terhadap anak masih menjadi perhatian.
Untuk memperkuat sistem perlindungan, KPAI mendorong tujuh agenda strategis, antara lain kebijakan dan anggaran yang berpihak pada anak, pencegahan kekerasan sejak dini, penguatan kelembagaan KPAI dan UPTD PPA, pemulihan korban terpadu, pengawasan industri digital, partisipasi anak, serta kolaborasi lintas sektor.
Jasra menegaskan cita-cita Indonesia Emas 2045 tidak hanya ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur, tetapi juga oleh kemampuan negara menjamin anak-anak tumbuh tanpa kekerasan, diskriminasi, dan pengabaian hak.
Fito Wahyu Mahendra – Redaksi
