National

Kemhan Tegaskan Indonesia Tak Akan Gabung Pakta Pertahanan Mekkah

Kementerian Pertahanan (Kemhan) menegaskan Indonesia tidak berencana bergabung dengan Pakta Pertahanan Mekkah yang beranggotakan Turki, Arab Saudi, dan Pakistan, meski muncul klaim dari pejabat Turki mengenai ketertarikan RI.

Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemhan, Rico Ricardo Sirait, mengatakan kebijakan pertahanan Indonesia tetap berpedoman pada politik luar negeri bebas aktif. Prinsip tersebut mengutamakan kepentingan nasional, kedaulatan negara, dan independensi strategis.

“Sebagaimana telah ditegaskan oleh Presiden RI dalam berbagai kesempatan, Indonesia tidak berkeinginan untuk bergabung dengan blok atau pakta militer mana pun,” kata Rico dikutip dari CNNIndonesia.com, Jumat (20/11/2026).

Meski demikian, Rico menyebut Indonesia tetap terbuka untuk mengembangkan kerja sama pertahanan dengan berbagai negara sahabat, baik melalui hubungan bilateral maupun multilateral.

Menurutnya, kerja sama tersebut diarahkan untuk memperkuat kapasitas pertahanan dan industri pertahanan yang saling menguntungkan. Namun, hal itu tidak berarti Indonesia terlibat dalam aliansi atau pakta pertahanan kolektif.

Pernyataan Kemhan tersebut merespons klaim tiga pejabat Turki yang tidak disebutkan namanya. Mereka menyebut Indonesia tertarik bergabung dengan Mecca Joint Defence Agreement (MJDA) atau Pakta Pertahanan Mekkah dan tengah menjajaki sejumlah opsi.

Laporan Middle East Eye pada Rabu (18/11/2026) menyebut ketertarikan tersebut dinilai berkaitan dengan hubungan kemitraan pertahanan yang erat antara Ankara dan Jakarta.

Hubungan kedua negara juga menguat setelah Indonesia, Turki, Pakistan, dan Qatar menandatangani nota kesepahaman Pakta Badr. Kerja sama tersebut bertujuan memperdalam kolaborasi industri pertahanan, termasuk dalam desain, produksi, dan pendanaan sistem serta platform militer.

Saat ini, Pakta Pertahanan Mekkah beranggotakan Turki, Arab Saudi, dan Pakistan. Pakta tersebut memiliki klausul pertahanan bersama yang menyatakan serangan terhadap satu negara anggota akan dianggap sebagai serangan terhadap seluruh anggota.

Ketentuan itu kerap dibandingkan dengan Pasal 5 Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO), yang mengatur prinsip pertahanan kolektif bagi negara-negara anggotanya.

Reinasya Mutiara Sringindari – Redaksi

×

 

Hello!

Click one of our contacts below to chat on WhatsApp

× hey MOST...