Pemerintah belum menetapkan mekanisme kewajiban nelayan memasok hasil tangkapan ke Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) dalam rencana integrasi dengan program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP).
Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf mengatakan, koordinasi integrasi kedua program berada di bawah Kementerian Koordinator Bidang Pangan agar pelaksanaannya selaras dengan kebijakan kementerian dan lembaga terkait.
“Kemenko Pangan yang menata kelola pelaksanaan kegiatan itu agar sinkron dengan peraturan dan aturan kementerian dan lembaga lainnya, tidak mengurangi kegiatan tersebut,” ujar Didit dalam Puncak Peringatan Hari Ikan Nasional (Harkannas) di Jakarta, Minggu (22/11/2026).
Didit belum merinci mekanisme integrasi tersebut, termasuk kemungkinan kewajiban nelayan menyalurkan hasil tangkapan melalui Kopdes Merah Putih. Namun, ia menegaskan bahwa potensi perikanan nasional perlu dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan, pembudidaya ikan, dan masyarakat pesisir.
Menurut Didit, Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan pangan biru atau blue food karena produk perikanan kaya protein dan mikronutrien serta memiliki jejak karbon relatif lebih rendah dibandingkan sejumlah sumber protein hewani lainnya.
Ia menyebut produksi perikanan nasional pada 2025 mencapai 26 juta ton. Dari jumlah tersebut, sekitar 7,8 juta ton berasal dari perikanan budidaya. Sementara itu, produksi rumput laut nasional mencapai 11,6 juta ton.
Didit juga menyoroti pentingnya menjaga ketersediaan pasokan ikan untuk mendukung peningkatan konsumsi masyarakat. Pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2026 tentang Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) sebagai landasan pelaksanaan program secara terintegrasi.
Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP Yudi Nurul Ihsan mengatakan, pihaknya mendorong penyediaan menu ikan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG), termasuk melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Ia berharap menu ikan dapat disajikan minimal dua kali dalam seminggu di dapur MBG, sekolah, dan instansi pemerintah.
Selain meningkatkan konsumsi, KKP juga berkomitmen menjaga kualitas dan keamanan produk perikanan serta mendorong pengembangan variasi olahan ikan agar lebih diminati masyarakat.
Pemerintah turut menargetkan peningkatan nilai tambah dan daya saing produk kelautan dan perikanan agar mampu bersaing di pasar domestik maupun global.
Reinasya Mutiara Sringindari – Redaksi
