Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, resmi mencabut perizinan 28 perusahaan yang melanggar aturan pemanfaatan hutan. Perusahaan-perusahaan itu beroperasi di tiga provinsi terdampak bencana, yakni di Aceh, Sumatra Utara (Sumut), dan Sumatra Barat (Sumbar). Pencabutan ini dilakukan usai rapat.