Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob membubarkan parlemen Malaysia, pada Senin (10/10). Pembubaran parlemen tersebut diumumkan langsung oleh Ismail melalui pernyataan resminya yang disiarkan di saluran televisi nasional.
Dikutip dari CNN, Ismail sebelumnya dikabarkan sudah meminta persetujuan dari Raja Sultan Abdullah Ahmad Shah, yang merupakan Raja Malaysia, Pada Minggu (9/10), terkait pembubaran tersebut.
“Dengan pengumuman ini, amanah dikembalikan kepada rakyat,” ujar PM Malaysia, seperti dilansir Kompas.com
Keputusan tersebut diambil guna membuka jalan bagi pemilihan umum dalam waktu dekat, yang mana lebih cepat satu tahun dari jadwal yang sudah ditentukan.
Berdasarkan aturan, pemilihan umum harus digelar dalam kurun waktu 60 hari usai dibubarkannya parlemen. Adapun detail tanggalnya, akan disampaikan oleh komisi pemilihan umum dalam waktu dekat.
Apabila merujuk pada jadwal Malaysia sebelumnya, Malaysia seharusnya tidak menggelar pemilu sampai September 2023. Namun kepemimpinan Ismail terus mendapat tekanan, dimana banyaknya seruan pembubaran parlemen dari pihak luar, bahkan dari pihak internal pemerintah.
Sayangnya pemilu tersebut akan tetap digelar, meski sejumlah anggota parlemen sudah memperingatkan terkait ancaman banjir. Hal tersebut bisa membuat jumlah warga yang nantinya ikut berpartisipasi tentu berkurang.
(SLa)
