Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia Fitria Irmi Triswati mengungkapkan bahwa pelaku penyalahgunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) di sejumlah masjid di Jakarta mendaftarkan diri sebagai merchant reguler.
“Pelaku mendaftar sebagai merchant QRIS, dengan nama Restorasi Mesjid. Namun, QRIS tersebut tidak terdaftar sebagai tempat ibadah atau donasi sosial, melainkan dia terdaftar sebagai merchant reguler,” ungkapnya, Selasa (11/4/2023), dikutip dari Kompas.com.
Ia menjelaskan bahwa QRIS yang terdaftar sebagai merchant regular itu digunakan oleh pelaku untuk menggantikan QRIS milik masjid untuk menerima donasi dari jamaah.
Untuk mendapat QRIS, biasanya pedagang harus melakukan pendaftaran melalui Penyedia Jasa Pembayaram (PJP) yang sudah berizin di Bank Indonesia dan memenuhi persyaratan, seperti identitas lengkap dan profil usaha.
Kemudian, untuk pendaftaran merchant di tempat ibadah dan donasi sosial diperlukan data ataupun informasi tambahan yang dapat memastikan apakah memang benar untuk tempat ibadah atau donasi.
“Apalagi kepentingan rumah ibadah dalam donasi sangat penting, PJP memastikan ini benar tempat ibadah atau donasi sosial. Beberapa data tersebut yayasan dan rumah ibadah ini terdaftar sebagai badan usaha dengan melapirkan foto copy KTP, NPWP, akta pendirian, anggaran dasar, dan juga TDP (Tanda Daftar Perusahaan),” jelas Fitria.
Bank Indonesia memastikan pihaknya telah melakukan blacklist terkait dengan penyalahgunaan QRIS yang belum lama ini terjadi di kotak amal Masjid Istiqlal Jakarta.
Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono menegaskan bahwa untuk ke depannya, Bank Indonesia akan melakukan perbaikan untuk memastikan penggunaan QRIS dapat berjalan dengan baik.
“Kami berjanji akan melakukan pebaikan-perbaikan, termasuk di sisi pengawasan, sistem, blacklist, kerja sama dengan industri, komunitas, dewan masjid dan kepolisian. Diharapkan masyarakat melakukan perannya, sehingga percepatan digitalisasi tidak terhambat,” ujar Erwin.
[VMA]
