Pemerintah Provinsi Lampung akhirnya membayar tunggakan pajak mobil dinas milik gubernur dan wakilnya usai menjadi sorotan di media sosial.
Sebelumnya, akun Twitter @PartaiSocmed mengungkap bahwa mobil dinas milik Gubernur Lampung Arinal Djunaidi dan wakilnya Chusnunia Chalim menunggak pajak satu tahun.
Pelaksana harian (Plh) Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Lampung Achmad Saefullah membenarkan terkait hal tersebut. Ia menyebut ada kelalaian dari Pemprov Lampung sehingga dua kendaraan dinas itu menunggak pajak.
“Benar, kami sudah konfirmasi dengan Biro Umum, mereka sudah menyadari dan melakukan permohonan maaf ada suatu kelalaian. Jadi ini keteledoran, Alhamdulillah hari ini (Selasa) sudah diselesaikan administrasinya sesuai ketentuan dan sudah selesai semua (dibayar),” ujar Achmad, dikutip dari CNN Indonesia, Selasa (9/5).
Achmad menilai, selain Pemprov, kantor pemerintahan Provinsi Lampung pun harus mengecek soal pajak kendaraan dinas.
“Selain kami, dinas-dinas juga perlu mengetahui apakah para staf yang diperintahkan untuk mengurus pajak kendaraan berjalan atau tidak. Sehingga masyarakat juga melihat bagaimana perkembangannya,” ungkapnya.
Ia juga mengatakan bahwa pada 8 Desember 2022 telah dikeluarkan surat edaran yang ditandatangani oleh Sekdaprov mengenai pembayaran pajak dengan nomor: 045:/4851/VI.03/2022.
Surat tersebut menekankan agar seluruh perangkat daerah di lingkup Pemprov Lampung segera melunasi pajak kendaraan dinas dan melakukan pendataan kendaraan yang menunggak.
Achmad menyampaikan permohonan maaf dan turut mengapresiasi masyarakat yang telah memberikan kritik terhadap Pemprov Lampung.
“Atas kegaduhan ini kami meminta maaf, dan kami ucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang memberikan suatu pengawasan,” ujar Achmad.
“Inilah salah satu fungsi daripada pembangunan sistem yang kami berikan kepada masyarakat, sehingga ada timbal baliknya dan timbal balik ini tidak harus bagus saja tapi juga koreksi membangun,” lanjutnya.
[VMA]
